Jakarta, HarianBatakpos.com – Sejumlah aliansi buruh membawa total enam tuntutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di kompleks Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5). Aksi May Day Monas ini diikuti oleh sejumlah aliansi buruh, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang turut memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja.
Presiden KSPI, Said Iqbal, mengatakan bahwa dalam peringatan May Day kali ini, pihaknya membawa sejumlah tuntutan penting. Di antaranya adalah tuntutan upah layak, perlindungan pekerja, serta pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset. Tuntutan ini mencerminkan aspirasi buruh untuk mendapatkan hak-hak yang lebih baik di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang sulit.
Ribuan massa buruh telah memadati kawasan Monas dengan mengenakan berbagai atribut. Massa yang hadir berasal dari berbagai wilayah di kawasan Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. Dalam aksi ini, massa buruh yang terdiri dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, menunjukkan komitmen mereka dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menyampaikan pidato dalam peringatan May Day di Monas kali ini. “Pak Prabowo akan menyampaikan pandangan-pandangannya,” kata Said Iqbal, usai menggelar pertemuan di DPR sehari sebelumnya. Kehadiran Presiden Prabowo di Monas ini diharapkan dapat memperkuat dukungan pemerintah terhadap tuntutan buruh.
Selain di Monas, May Day juga digelar di depan kompleks parlemen. Berbeda dengan masa buruh KSPI Cs, May Day di DPR diikuti sejumlah aliansi massa buruh di bawah KSBSI dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Mereka menolak bergabung dengan massa aksi Monas karena menolak mendukung kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan buruh.
Berikut daftar 6 tuntutan buruh dalam aksi May Day Monas:
-
Lindungi buruh dalam UU Ketenagakerjaan yang baru.
-
Cegah PHK massal dengan membentuk Satgas PHK.
-
Tolak outsourcing.
-
Wujudkan upah layak.
-
Desak pengesahan RUU Perampasan Aset.
-
Desak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Komentar