JAKARTA, BATAK POS – Calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa menciptakan situasi kriminalisasi. Pernyataan ini disampaikan oleh Muhaimin usai menghadiri acara Penguatan Anti-Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung KPK RI, Jakarta, pada Rabu malam (17/1).
Muhaimin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kabar yang menyebut bahwa beberapa kepala desa menghadapi ancaman kriminalisasi seolah-olah terlibat dalam tindakan korupsi.
“Ini tidak boleh terjadi menjelang pemilu. Saya berharap tidak ada pemberantasan korupsi yang melibatkan kriminalisasi,” ujar Muhaimin kepada wartawan.
Menurut Muhaimin, penegakan pemberantasan korupsi harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia juga menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh disalahgunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu.
Dalam kesempatan yang sama, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, menegaskan bahwa komitmen pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terhadap pemberantasan korupsi bukan semata-mata karena mereka menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Anies menyatakan bahwa komitmen tersebut merupakan kelanjutan dari perjuangan yang telah mereka lakukan selama ini.
“Kami menyadari bahwa salah satu hal yang menghambat janji kemerdekaan pada setiap anak bangsa adalah korupsi yang merajalela. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Anies.
Dalam menghadapi tantangan ini, Muhaimin dan Anies menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan sesuai aturan tanpa menciptakan situasi kriminalisasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Pernyataan ini menjadi sorotan di tengah isu pemberantasan korupsi yang semakin hangat menjelang pemilihan umum.
Komentar