HarianBatakpos.com, JAKARTA – BP: Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Zuhairi Misrawi, yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, diangkat menjadi Ketua DPP PDIP, namun dengan status non-aktif. Hal ini disampaikan Hasto kepada wartawan pada Jumat (5/7).
“Zuhairi Misrawi diangkat sebagai pengurus pusat partai menggantikan Almarhum Prof Hamka Haq,” jelas Hasto. “Namun karena sedang menjalankan tugas sebagai Dubes RI di Tunisia, maka Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif,” tambahnya.
Seperti disadur dari laman KumparanNEWS, Hasto menjelaskan bahwa penambahan struktur jabatan ini merupakan keinginan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk memperkuat partai dalam menghadapi tantangan masa depan.
“Dalam rapat konsolidasi partai, Ibu Mega mengumumkan perubahan struktur DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan. Ini bagian dari kebijakan adaptif strategis untuk menghadapi tantangan ke depan yang tidak ringan,” kata Hasto.
Tujuan dari perubahan struktur ini adalah untuk mempersiapkan Pilkada serentak, dengan prinsip-prinsip kesetaraan agar setiap anak bangsa dapat menjadi pemimpin melalui proses yang demokratis, meskipun berasal dari kalangan rakyat biasa.
Hasto menekankan pentingnya menghadirkan demokrasi berkualitas dengan kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, dan kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan bagi Indonesia.
Hasto juga mengkritik bahwa Pilkada tidak boleh menjadi konsensus elite yang menciptakan jarak dengan rakyat. “Pilkada harus menjadi gerakan yang menumbuhkan kesetaraan hak untuk menjadi pemimpin. Ini sebagai kritik terhadap Pilkada yang seolah-olah hanya menjadi konsensus elite,” jelasnya.
PDIP, lanjut Hasto, membuka ruang bagi kalangan rakyat biasa untuk dapat berproses melalui Sekolah Partai. Dalam struktur DPP PDIP yang baru, terdapat beberapa nama baru, termasuk Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekjen Bidang Kominfo.
Hasto menilai Adian memiliki kemampuan dalam memberikan penjelasan kepada publik dengan cara yang bisa diterima oleh masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang didasarkan pada ideologi partai.
Selain itu, Ronny Talapessy diangkat menjadi Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum. Menurut Hasto, hukum harus mencerminkan ide dan harapan kolektif rakyat, bukan mencerminkan elite kekuasaan. “Hukum harus mencerminkan kesetaraan, keadilan, dan hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan yang berkeadilan,” kata Hasto.
Hasto juga menyebutkan beberapa nama lain yang dipertimbangkan oleh Ketua Umum Megawati, termasuk Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga.
Selain itu, terdapat kepala-kepala badan baru, seperti Andi Widjajanto yang diangkat karena kapasitasnya sebagai Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan, serta Letnan Jenderal TNI Purn. Ganip yang diangkat sebagai Kepala Baguna. “Berpolitik juga harus ada gerak kemanusiaan ketika rakyat menjadi korban dari bencana alam,” tandas Hasto.
Dengan perubahan struktur ini, PDIP berupaya untuk lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi tantangan politik dan sosial yang semakin kompleks. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat partai dan mempersiapkan kader-kadernya untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Penyusunan ulang struktur partai ini juga menunjukkan komitmen PDIP untuk selalu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan yang ada, serta terus berupaya menghadirkan kader-kader terbaik yang siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Melalui perubahan ini, PDIP berharap dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, dengan kepemimpinan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Komentar