Jakarta, HarianBatakPos.com – Polisi brutal dalam menangani demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia sejak Kamis, 22 Agustus hingga Senin, 26 Agustus 2024, menjadi sorotan tajam. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai tindakan aparat yang brutal ini telah melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan korban di kalangan masyarakat, termasuk anak-anak.
Tindakan polisi brutal yang terjadi selama demonstrasi tersebut, menurut Usman, tidak dapat ditoleransi. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Selasa (27/8/2024), Amnesty International Indonesia mengutuk keras penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat, seperti penyemprotan gas air mata secara sembarangan dan pemukulan terhadap demonstran yang tidak bersalah. “Brutal dan tidak manusiawi, inilah kata yang tepat untuk menggambarkan aksi aparat dalam menangani demonstrasi ini,” tegas Usman.
Lebih lanjut, polisi brutal ini dianggap sebagai strategi sistematis untuk membungkam suara rakyat. Usman mencatat bahwa pola tindakan represif ini bukanlah hal baru, melainkan telah berulang kali terjadi sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. Contoh kasusnya meliputi protes Reformasi Dikorupsi, protes UU Cipta Kerja, hingga konflik di Air Bangis, Sumatera Barat, dan Dago Elos, Bandung. “Polisi seolah-olah diberikan kebebasan untuk menggunakan kekuatan berlebihan tanpa ada konsekuensi yang berarti,” tambahnya.
Usman mendesak Kapolri untuk bertanggung jawab atas kebijakan represif ini dan mengambil langkah tegas untuk mengakhiri tindakan polisi brutal yang telah merusak kepercayaan publik. Ia juga meminta Komnas HAM segera melakukan penyelidikan projustitia terhadap insiden-insiden kekerasan ini. “Tanpa akuntabilitas, polisi brutal ini hanya akan semakin merajalela dan melanggar hak-hak warga negara,” ujar Usman.
Di akhir pernyataannya, Usman mengingatkan pemerintah untuk lebih menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap tindakan aparat. Penanganan yang brutal terhadap demonstrasi hanya akan menambah panjang daftar pelanggaran HAM di Indonesia. “Penyelesaian kasus polisi brutal ini harus menjadi prioritas, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan di negeri ini,” tutupnya.(BP/NS)
Komentar