Medan, Harianbatakpos.com – Masyarakat Indonesia akan menghadapi biaya kesehatan yang lebih tinggi akibat tren kenaikan inflasi kesehatan. Fenomena ini berpotensi meningkatkan nilai klaim kesehatan, yang memaksa industri asuransi kesehatan untuk menerapkan pengelolaan risiko yang prudent.
Hal tersebut diungkapkan dalam riset terbaru oleh IFG Progress, lembaga think tank dari Indonesia Financial Group (IFG), berjudul “Ancaman Inflasi Kesehatan terhadap Industri Asuransi Kesehatan”, Senior Research Associate IFG Progress, Ibrahim Kholilul Rohman, menjelaskan bahwa biaya kesehatan di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 13,6%, lebih tinggi dibandingkan 12,3% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN dan melampaui rata-rata global.
Kenaikan biaya kesehatan disebabkan oleh inflasi yang tercermin dalam peningkatan harga layanan medis, obat-obatan, dan teknologi kesehatan. Faktor lain, seperti gaya hidup tidak sehat, tingkat stres yang tinggi, polusi, dan perubahan iklim, juga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah penyakit kronis dan katastropik, yang pada gilirannya membutuhkan biaya perawatan lebih tinggi.
“”Inflasi kesehatan yang mencapai lebih dari 12% jauh di atas inflasi umum yang hanya 5,51% membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan perawatan. Peningkatan inflasi kesehatan cenderung berdampak pada biaya rawat inap, konsultasi dokter, hingga pemeriksaan laboratorium,” ujar Ibrahim dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa di Indonesia, porsi biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 59%, sedangkan masyarakat harus menanggung sekitar 27%. Oleh karena itu, tingginya inflasi kesehatan perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena dapat memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan masyarakat.
Kenaikan biaya kesehatan menjadi beban berat bagi rumah tangga, terutama bagi mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan atau hanya bergantung pada asuransi kesehatan publik dari pemerintah.
“Kesehatan merupakan elemen penting yang mendukung perekonomian suatu negara, karena kualitas kesehatan masyarakat secara langsung memengaruhi produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Ibrahim.
Riset tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa daerah, seperti Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Maluku, mengalami kenaikan biaya kesehatan yang signifikan. Di sisi lain, Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua mengalami fenomena deflasi dalam pengeluaran kesehatan, di mana biaya kesehatan pada tahun 2023 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2022.
Ibrahim menjelaskan bahwa tantangan bagi perusahaan asuransi adalah bagaimana mengelola risiko akibat kenaikan klaim di tengah inflasi kesehatan yang tinggi, serta strategi untuk mengatasi perbedaan biaya kesehatan antar wilayah di Indonesia.
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat bahwa hingga semester I-2024, rasio klaim kesehatan mencapai Rp 11,83 triliun, naik 26% year on year (yoy), sementara premi kesehatan mencapai Rp 11,19 triliun, meningkat 23,64% yoy. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah klaim lebih tinggi daripada premi yang diterima.
Komentar