Jakarta, Harianbatakpos.com – Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan sejumlah nomenklatur baru dalam jajaran kementeriannya. Di antaranya, empat Kementerian Koordinator (Kemenko) yang membidangi Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan; Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Pemberdayaan Masyarakat; serta Pangan.
Penambahan kementerian ini menyebabkan jumlah kantor kementerian juga harus bertambah. Namun, beberapa menteri masih belum mengetahui lokasi pasti kantor mereka.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengakui bahwa hingga saat ini belum ada kepastian terkait lokasi kantornya.
“Kami masih mencari tempat yang tepat, karena ini pos baru,” ujarnya di Istana Negara, usai pelantikan pada Senin (21/10).
Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan.
“Belum tahu. Nanti akan ditentukan,” katanya.
Sementara itu, Menko Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa dirinya akan berkantor di gedung Kementerian Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan di Jalan Rasuna Said, Jakarta.
“Nanti, Saya akan berkantor di Kementerian Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan,” ujar Yusril.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, juga menyatakan bahwa ia akan berbagi kantor dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang dipimpin oleh Pratikno.
Presiden Prabowo sebelumnya telah melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri pada Senin (21/10) di Istana Negara. Jumlah menteri yang meningkat ini diperkirakan akan berdampak pada anggaran negara. Berdasarkan perkiraan, anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri yang pada era Presiden Jokowi mencapai Rp 387,6 miliar per tahun, diperkirakan akan melonjak menjadi Rp 777 miliar di era Kabinet Merah Putih.
Komentar