Medan, Harianbatakpos.com – Program Lapor Mas yang digagas oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai kritik dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud menilai program tersebut hanyalah gimmick politik belaka.
“Sejak dulu sudah ada program aduan masyarakat ke pemerintah,” ujar Mahfud dalam sebuah wawancara, Selasa (13/11/2024), dilansir dari iNews.id.
Gimmick Politik atau Solusi Nyata?
Mahfud menjelaskan bahwa program aduan masyarakat sudah ada sejak lama dan dijalankan oleh berbagai lembaga pemerintah. Ia mencontohkan program pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ombudsman.
“Jadi, program Lapor Mas ini bukan sesuatu yang baru. Ini hanya gimmick politik saja,” tegas Mahfud.
Kritik Mahfud ini muncul setelah Gibran meluncurkan program Lapor Mas yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aduan dan keluhan secara langsung kepada dirinya melalui berbagai platform digital. Program ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
Namun, Mahfud menilai bahwa program Lapor Mas tidak akan efektif dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Ia berpendapat bahwa program tersebut hanya akan menjadi beban tambahan bagi Wapres Gibran.
“Wapres Gibran akan kewalahan menangani semua aduan yang masuk. Lebih baik fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wapres,” kata Mahfud.
Tantangan dan Solusi
Kritik Mahfud ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi Wapres Gibran. Program Lapor Mas memang memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas pemerintah. Namun, program ini harus dijalankan dengan strategi yang tepat agar tidak menjadi beban tambahan bagi Wapres Gibran.
Salah satu solusinya adalah dengan mengintegrasikan program Lapor Mas dengan sistem pengaduan yang sudah ada di berbagai lembaga pemerintah. Dengan demikian, aduan masyarakat dapat diproses secara terstruktur dan terkoordinasi.
Komentar