Deklarasi darurat militer ini memicu gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk seruan untuk memakzulkan Yoon. Enam jam setelah pengumuman tersebut, Yoon akhirnya mencabut status darurat militer.
Kronologi Darurat Militer Korea Selatan
Pada pukul 22.00 waktu setempat, Yoon Suk Yeol mengumumkan status darurat militer melalui siaran televisi. Dalam pidatonya, Yoon menuduh Majelis Nasional sebagai “sarang penjahat” dan mengklaim bahwa para legislator mencoba melemahkan fungsi pemerintah serta tatanan demokrasi.
Keputusan darurat militer ini efektif berlaku mulai pukul 23.00, dengan pembatasan ketat pada aktivitas politik dan media. Selain itu, tenaga medis yang mogok juga diwajibkan kembali bekerja. Pelanggaran terhadap status darurat ini dapat berujung pada penangkapan tanpa surat perintah, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.
Menurut Konstitusi Korea Selatan, status darurat militer hanya dapat diterapkan dalam situasi ekstrem seperti perang atau gangguan besar terhadap ketertiban umum.
Reaksi Oposisi dan Publik
Partai Demokrat, sebagai oposisi yang menguasai Majelis Nasional, segera menyerukan sidang darurat untuk mencabut status darurat militer. Para anggota parlemen berhasil berkumpul dalam waktu singkat, mencapai kuorum yang cukup untuk mengambil keputusan.
Menjelang pukul 01.00, upaya militer untuk menghalangi sidang parlemen di gedung Majelis Nasional berhasil digagalkan oleh para anggota parlemen. Sidang pleno kemudian memutuskan untuk mencabut status darurat militer dengan suara bulat dari 190 anggota parlemen.
Ketua DPR menegaskan bahwa status darurat militer yang ditetapkan Presiden Yoon tidak sah. Tak lama setelah keputusan parlemen, sekitar pukul 04.26, Presiden Yoon mencabut deklarasi tersebut.
Demonstrasi dan Seruan Pemakzulan
Di luar gedung parlemen, ribuan warga berkumpul untuk menyuarakan kemarahan mereka terhadap deklarasi darurat militer. Beberapa pedemo menuduh Yoon menggunakan alasan komunisme sebagai dalih tanpa dasar yang jelas.
Massa dengan tegas menyerukan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol dan menuntut parlemen melindungi demokrasi Korea Selatan.
“Krisis politik Korea Selatan kali ini merupakan momen yang sangat menentukan dalam sejarah demokrasi negara tersebut,” ujar salah satu pengamat politik lokal.
Krisis politik Korea Selatan yang diwarnai deklarasi darurat militer dan seruan pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol menunjukkan betapa kompleksnya situasi politik di negara tersebut. Keputusan kontroversial ini menciptakan gelombang protes yang melibatkan parlemen, militer, dan rakyat Korea Selatan.
Komentar