Medan, HarianBatakpos.com – Buntut dari pemberlakuan darurat militer di Korea Selatan, Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi desakan untuk mundur. Desakan ini datang dari berbagai pihak, termasuk Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) yang mengklaim memiliki 1,2 juta anggota.
KCTU mengumumkan rencana mogok kerja massal tanpa batas waktu sampai Yoon mengundurkan diri. “Kami akan berjuang bersama rakyat, memimpin jalan bagi pengunduran diri segera Yoon Suk Yeol,” ungkap KCTU dalam pernyataan resminya.
KCTU menuduh Yoon melakukan tindakan yang tidak rasional dan anti-demokrasi, menilai bahwa dia telah menyatakan akhir dari kekuasaannya sendiri.
Mereka menyerukan pengunduran diri Yoon berdasarkan tuduhan pengkhianatan dan melakukan tindakan darurat nasional untuk reformasi sosial. Anggota KCTU berencana berkumpul di Gwanghwamun Square, lokasi protes politik yang terkenal di Seoul.
Desakan untuk mundur juga datang dari Partai Demokrat Korea Selatan, oposisi pemerintah. Pemimpin partai, Park Chan-dae, menegaskan bahwa Yoon tidak dapat menghindari tuduhan pengkhianatan.
“Bahkan jika darurat militer dicabut, tidak mungkin untuk menghindari tuduhan pemberontakan. Dia harus mundur,” tegas Park.
Partai Demokrat menyatakan bahwa mereka akan memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Yoon jika ia tidak segera mengundurkan diri.
Mereka mengkritik tindakan darurat militer sebagai pelanggaran konstitusi dan ancaman terhadap demokrasi.
Dengan situasi yang semakin tegang dan tuntutan yang terus meningkat, masa depan kepemimpinan Yoon Suk Yeol kini berada dalam ketidakpastian.
Desakan mundur dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan betapa krusialnya reformasi politik dan pemulihan kepercayaan publik di Korea Selatan.
Komentar