Medan, HarianBatakpos.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merencanakan pemotongan jalur tebing di kawasan Sembahe-Berastagi. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi ancaman longsor dan banjir yang kerap melanda Kecamatan Sibolangit. Rencana tersebut menjadi fokus dalam rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi yang berlangsung di Aula BPSDM Sumut, Jalan Ngalengko, Medan, Selasa (3/12/2024).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut, Mulyono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait kawasan rawan longsor di sepanjang jalur Medan-Berastagi. “Karena Jalan Medan-Berastagi adalah jalan nasional, koordinasi dengan Kementerian PUPR sangat diperlukan. Salah satu solusi yang kami ajukan adalah pembuatan shortcut di kawasan rawan longsor guna menghindari risiko tersebut. Kajian dari BBPJN juga sudah dilakukan,” ujar Mulyono.
Selain itu, Mulyono menjelaskan bahwa koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendapatkan izin terkait aktivitas di kawasan cagar alam. Solusi yang diajukan mencakup pemotongan tebing dan pemasangan tembok penahan tanah di area rawan longsor.
Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang, Wiriya Alrahman, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini. Menurut Wiriya, pemotongan tebing menjadi salah satu langkah efektif untuk mengurangi potensi longsor, terutama di kawasan dengan kemiringan tebing mencapai 45 derajat. “Kami sarankan kemiringan tebing ini dikurangi menjadi kurang dari 45 derajat melalui pemotongan untuk meningkatkan keamanan jalur,” jelas Wiriya.
Sebagai catatan, longsor yang terjadi di jalur Medan-Berastagi beberapa waktu lalu menimbulkan dampak besar. Bencana ini menyebabkan 10 orang meninggal dunia, 23 orang mengalami luka-luka, dan jalur tersebut sempat ditutup sejak 26 November 2024 hingga kembali dibuka pada Senin (2/12/2024).
Rencana pemotongan tebing di jalur Medan-Berastagi ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi bencana longsor dan banjir di kawasan tersebut. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, BBPJN, Kementerian PUPR, dan KLHK menjadi kunci keberhasilan program ini.
Komentar