BMKG Peringatkan Ancaman Gempa Megathrust di Mentawai, Warga Diminta Siaga Tsunami | Kejagung Sita Aset Kasus Korupsi Minyak, Nilainya Jauh dari Kerugian Negara Rp193 Triliun | Harga Pangan Hari Ini Stabil, Beberapa Komoditas Turun Tipis | Pengedar Narkoba Ditangkap Polrestabes Medan | Tewas Usai Disiksa di Kamboja, Pemuda Asahan Diduga Jadi Korban Sindikat Kerja Luar Negeri |

Hukum Nasional

Beranda » Berita » PN Tipikor Vonis 13 Tahun Untuk Syafruddin, Terkait Kasus SKL BLBI Untuk Sjamsul

PN Tipikor Vonis 13 Tahun Untuk Syafruddin, Terkait Kasus SKL BLBI Untuk Sjamsul

Senin, 24 September 2018 - •

Jakarta-BP: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan Syafruddin Arsyad Temenggung bersalah dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) untuk Sjamsul Nursalim terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Pada persidangan yang digelar Senin (24/9), majelis hakim menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara untuk mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu.

Selain itu, majelis hakim juga mengganjar Syafruddin dengan denda Rp 700 juta subsider tiga bulan kurungan. “Mengadili, menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan vonis.

Baca Juga : Kasus Pungli di Medan: Anggota Satlantas Minta Maaf

Majelis hakim menyatakan Syafruddin terbukti merugikan negara sebanyak Rp 4,58 triliun dalam penerbitan SKL untuk Sjamul selaku pemegang saham pengendali BDNI. Syafruddin terbukti telah memperkaya bos Gajah Tunggal itu.

Menurut majelis, Syafruddin menerbitkan SKL untuk Sjamsul meskipun BDNI belum menyelesaikan kewajibannya terhadap misrepresentasi dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak. Piutang petambak senilai Rp 4,8 triliun itu merupakan salah satu aset yang diserahkan Sjamsul ke BPPN untuk melunasi BLBI.

Menurut hakim, perbuatan Syafruddin menerbitkan SKL tersebut telah menghilangkan hak tagih negara atas piutang tersebut. Praktis, hal itu telah memperkaya Sjamsul.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang meemberatkan antara lain karena perbuatan Syafruddin tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan sebagai terdakwa tidak mengakui kesalahannya.

Baca Juga : Profil Otto Hasibuan, Pengacara Sukses dan Wakil Menko Hukum HAM

Sementara hal-hal yang meringankan adalah sikap sopan selama persidangan. Selain itu, Syafruddin juga belum pernah dihukum sebelumnya.

Vonis terhadap Syafruddin lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara plus denda Rp 1 miliar.

JPU pun menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis. Sedangkan Syafruddin melawan putusan majelis dengan langsung mengajukan banding.

“Satu hari pun saya dihukum, kami akan menolak dan mengajukan banding,” jelas Syafruddin.

(Jpnn) BP/JP