Medan, HarianBatakpos.com – Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% diharapkan sejalan dengan peningkatan program prorakyat, menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia meyakini bahwa pemerintah akan memberikan perhatian pada insentif untuk menjaga daya beli masyarakat.
Herman menegaskan bahwa kenaikan PPN ini merupakan amanat undang-undang yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah.
“Kenaikan PPN menjadi 12% sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan rencananya akan berlaku 1 Januari 2025,” ujarnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan regulasi yang ada, dilansir dari Detikcom.
Lebih lanjut, Herman menyampaikan keyakinan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengambil keputusan yang bijak dalam implementasi kebijakan ini.
Ia menekankan pentingnya penekanan pajak pada barang mewah, yang merupakan konsumsi kalangan masyarakat berkemampuan. “Saya yakin pemerintahan Pak Prabowo tidak mudah mengambil keputusan terkait dengan amanah UU,” ungkapnya.
Herman juga memahami kekhawatiran masyarakat mengenai dampak kenaikan pajak terhadap kebutuhan dasar. Namun, ia percaya bahwa kenaikan PPN ini dapat membantu pendapatan anggaran pemerintah dalam jangka panjang.
“Kebijakan kenaikan PPN ini bukan saja bisa diminimalkan dampak jangka pendek yang ditimbulkannya, tetapi bisa memberi peningkatan terhadap kemampuan fiskal pemerintah,” tambahnya.
Dengan demikian, Partai Demokrat berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang dapat memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kenaikan PPN ini diharapkan tidak hanya mengatasi masalah fiskal, tetapi juga mendorong perkembangan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Komentar