Medan, HarianBatakpos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin gencar melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Setelah pergantian kepemimpinan di KPK, sejumlah kader PDIP telah dipanggil dan diperiksa. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas di partai tersebut.
Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta, baru-baru ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK. Pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.
Ahok sendiri menyatakan pemeriksaan berlangsung relatif singkat karena data pribadinya sudah tersedia. “Kita sudah pernah diperiksa, makanya tadi lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata sudah enggak perlu, sudah ada semua. Tinggal mengonfirmasi saja,” ujarnya, dilansir dari TIMES MALANG.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi yang melibatkan kader PDIP. Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Rumah Hasto bahkan telah digeledah oleh penyidik KPK di Bekasi dan Jakarta Selatan.
KPK telah mengirimkan surat panggilan resmi kepada Hasto untuk hadir pada Senin, 13 Januari 2025. Hasto sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk memenuhi panggilan tersebut. “Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir pada 13 Januari 2025. Pada pukul 10.00,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, dikutip dari Antara.
Ia menegaskan komitmennya sebagai warga negara yang taat hukum. “Saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan internal di PDIP. Publik menantikan kejelasan dan transparansi dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Langkah KPK dalam memanggil dan memeriksa kader PDIP menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan mengurai keraguan publik.
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam partai politik menjadi sorotan utama. Publik berharap semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi akan diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya memperkuat sistem pengawasan internal di partai politik untuk mencegah terjadinya korupsi di masa mendatang. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran KPK dalam menjaga integritas pemerintahan.
Komentar