Medan, HarianBatakpos.com – Pemangkasan anggaran merupakan isu yang penting dan sensitif dalam konteks pemerintahan saat ini. Dalam upaya meningkatkan kualitas integritas birokrat, kebijakan ini, meski banyak dikeluhkan, memiliki potensi signifikan untuk mendongkrak efisiensi. Kebijakan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menyasar belanja operasional dan non-operasional di seluruh Kementerian/Lembaga.
Seiring dengan penghematan anggaran yang mencapai Rp 256,1 triliun, muncul perdebatan mengenai dampak kebijakan ini terhadap integritas birokrat. Banyak yang berargumen bahwa pemangkasan anggaran tidak sejalan dengan pembentukan kabinet yang “gemuk” di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kabinet tersebut, terdapat jumlah pejabat yang lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya, membuat struktur pemerintahan terlihat tidak efisien, dilansir dari republika.co.id.
Dalam konteks ini, 17 Kementerian/Lembaga yang tidak terkena pemotongan anggaran menimbulkan pertanyaan. Lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya menjadi pengawas utama dalam menjaga integritas. Namun, ketidakjelasan mengapa lembaga-lembaga ini dikecualikan dari pemangkasan anggaran menimbulkan spekulasi.
Pertanyaan yang muncul adalah: Apakah kebijakan pemangkasan anggaran dapat benar-benar meningkatkan integritas birokrat? Atau justru sebaliknya, memunculkan celah bagi penyalahgunaan kekuasaan? Dalam hal ini, penting untuk melihat kembali tujuan awal dari kebijakan efisiensi anggaran. Apakah langkah ini cukup mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan?
Dengan demikian, pemangkasan anggaran tidak hanya sekadar langkah efisiensi, tetapi juga merupakan ujian bagi integritas birokrat di Indonesia. Kebijakan ini perlu ditinjau kembali, agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik.
Komentar