Medan-BP: Tokoh masyarakat Humbahas, angkat bicara soal proyek jalan yang menggunakan anggaran sebesar Rp 6 miliar lebih jadi polemik.
Ketua harian Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional, Eriko Silaban SPd MPd kepada Batakpos, Selasa (2/10/2018) dengan tegas mengatakan agar pembangunan jalan segera diselesaikan.
Kita tidak mau mendengar ada pembatalan pembangunan di daerah ini lantaran kepentingan oknum tidak tersalur.
Ditegaskan Eriko, jangan dikambing hitamkan mencari kesalahan hanya untuk mengakomodir kepentingan atasan. Sehingga pembangunan terindikasi gagal, tegasnya.
Terhadap PPK PUPR, Gibson Panjaitan, sekali lagi diingatkan, supaya profesional, bukan karena intervensi pimpinannya atau karena dugaan konspirasi dengan kepentingan Bupati.
Sebab jika kelak pembangunan jalan tersebut terkendala, kami mewakili masyarakat tak segan segan turun kelapangan guna mengambil langkah langkah penyelesaian.
Sejauh ini pembangunan jalan tersebut sangat didambakan masyarakat. Dimana selama ini jalan dimaksud rusak parah hingga penyebab terhambatnya peningkatan perekonomian rakyat.
Masyarakat desa sangat berharap pembangunan jalan segera selesai, agar distribusi hasil pertanian dari desa ke kota kecamatan berjalan lancar, tuturnya.
Disinggiung soal indikasi pembatalan SPK (Surat Perintah Kerja) oleh PPK PUPR Gibson Panjaitan, apakah menyalah sesuai ketentuan, Eriko Silaban yang juga anggota politisi DPW Partai Nasdem Provinsi Sumut ini, menelaah, bahwa membaca cronologis alur berita Batakpos, dirinya dapat menganalisa kegiatan proyek tersebut jelas salah dan ada indikasi dugaan korupsi berjemaah. Artinya diduga Bupati Dosmar Banjarnahor ada konspirasi korupsi dengan pihak rekanan.
Lanjut Eriko, dirinya memahami jejak rekam Pemkab Humbahas dibawah kepemimpinan Dosmar. Bahwa sejauh ini ianya selalu menyoroti dan mengkritisi dugaan penyalahgunaan wewenang Bupati.
“Kami dengan masyarakat sering mengkritisi dengan aksi demo di Pemkab Humbahas”, ujarnya.
Oleh karena itu, desak Eriko tegas, diminta kepada penegak hukum agar segera mengusut SPK yang diterbitkan Gibson Panjaitan, dan juga indikasi pembatalan SPK dengan kontraktor.
Pantas PPK Gibson Panjaitan diperiksa, sebab diyakini ada aroma korupsi dibalik dugaan pembatalan.
Hal ini dikuatkan ketika Gibson di hubungi, terdengar gelagatnya ngotot pada rekanan yang kalah untuk dimenangkan, Selain itu Gibson terkesan bertahan dibalik Perpres seakan tak ingin disalahkan.
Menariknya saat didesak Eriko kepada Gibson apa solusi agar pembangunan jalan lanjut dikerjakan, lagi-lagi Gibson mengaku bingung. Dalam pembicaraan dari seberang, Gibson mengaku akan megundurkan diri dari PPK jika persoalan kedua rekanan tidak mau berdamai.
“Kita sudah himbau agar kedua rekanan berdamai, tapi kalau tidak mau juga, saya akan mengundurkan diri”, kata Gibson menjawab Eriko.
Sementara Sekda Humbahas Tony Silaban berulangkali dihubungi Batakpos tak lagi menyambung untuk konfirmasi. Padahal pada edisi kemarin, Tony dalam keterangannya per telepon berjanji akan memanggil Kadis PUPR.
Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor yang dihubungi melalui nomor selulernya juga tak menyahuti panggilan telepon.
Gransi: Tangkap Gibson
Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Investigasi Gerakan Anti Korupsi (Gransi – Sumut) Hardi desak Poldasu menangkap Gibson Panjaitan selaku pejabat PPK di Dinas PUPR Kab. Humbang Hasudutan yang berencana memutuskan kontrak kerja secara sepihak (indikasi pembatalan) kepada PT Tombang Mitra Utama sebagai pemenang pekerjaan peningkatan Jalan Pollung-Sp Batu Mardinding di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Hardi dalam penjelasannya kepada wartawan harianbatakpos.com di Medan, Rabu (26/9/2018) menyebutkan, Gibson Panjaitan selaku PPK pada proyek itu dinilai tidak professional sehingga berpotensi Negara dirugikan lebih kurang Rp600 juta.
Kata Hardy proyek pemerintah yang sudah berjalan hampir 20% ini menjadi terganggu dan terkendala akibat itikad buruk dari pejabat PPK Dinas PUPR Kabupaten Humbang Hasundutan yang diduga terindikasi menerima gratifikasi,” tegas Hardi.
Dari awal, indikasi pejabat PPK Humbahas itu untuk memenangkan PT Pollung Karya Abadi , sudah terlihat dengan cara memberikan uang Rp. 20 juta kepada pimpinan PT Tombang Mitra Utama agar mundur dalam mengikuti lelang di proyek tersebut. Bahkan, sebut Hardy lagi muncul isu yang beredar ada aliran dana Rp. 150 juta untuk memenangkan proyek tersebut.
Hardi menambahkan, bahwa proses sanggahan/keberatan dari rekanan adalah merupakan proses di Pokja sedangkan pihak PPK telah menandatangani kontrak dan menerbitkan SPMK kepada PT Tombang Mitra Utama sebagai pemenang tender.
Jadi, setelah penandatangaan kontrak itu proses pelaksanan pekerjaan harus tetap dilaksanakan oleh pemenang PT Tombang Mitra Utama berdasarkan kontrak dan SPMK yang telah ditandatangani.
“Jadi pejabat PPK itu tidak ada dasarnya untuk menghambat proses pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Tombang Mitra Utama,” tegas Hardi.
Menurutnya, akibat terkendalanya pekerjaan itu warga masyarakat menjadi terhambat karena perbaikan jalan itu sangat membantu untuk memperlancar perekonomian rakyat dalam memasarkan hasil pertaniannya menuju daerah lain. Hal itu seperti yang dikatakan tokoh masyarakat Parda Lumbangaol warga Kecamatan Pollung Desa Parsingguran II Kabupaten Humbahas yang meminta pelebaran jalan yang sudah dikerjakan sepanjang 4000 meter itu.
Untuk itu kita mendesak Kapoldasu menangkap dan memeriksa pejabat PPK Dinas PUPR Humbang Hasundutan itu agar persoalan ini menjadi jelas dan terang benderang.
Disebutkan, pejabat PPK itu, saat ini merasa kebal hukum dan pamer deking menyebutkan orang dekat dari pejabat teras di Jakarta bermarga Panjaitan. (BP/EI/MM)
Komentar