Medan, HarianBatakpos.com – Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan menimbulkan berbagai reaksi, termasuk dari eks kader PDI Perjuangan, Maruarar Sirait. Maruarar menegaskan bahwa “Kita semua negara hukum wajib mengikuti proses hukum yang ada.” Pernyataan ini mencerminkan sikap profesional yang perlu dimiliki oleh semua pihak dalam menghadapi kasus hukum, terutama yang melibatkan tokoh publik.
Kedudukan Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan membuat penahanannya menjadi sorotan. Banyak yang beranggapan bahwa kasus ini tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada citra partai. Maruarar, saat ditemui di Istana Kepresidenan, menghindari komentar lebih lanjut mengenai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti kegiatan retret di Akademi Militer, Magelang, dilansir dari CNBC Indonesia.
Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). Kejadian ini menjadi momen penting dalam sejarah PDI Perjuangan, di mana partai yang dikenal memiliki pengaruh besar di Indonesia kini harus menghadapi tantangan hukum yang serius. Proses hukum yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Dalam situasi ini, penting bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan kasus ini dengan bijak. Penahanan Hasto Kristiyanto membawa serta pertanyaan tentang integritas dan transparansi dalam pemerintahan. Ini merupakan pengingat bahwa setiap individu, terlepas dari posisinya, harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil.
Komentar