Medan, HarianBatakpos.com – Kepala desa di Kabupaten Purworejo mengekspresikan penolakan mereka terhadap kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi di desa. Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, para kepala desa menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini bersifat pemaksaan dan dapat mengganggu program-program desa yang sudah ada. Dwinanto, salah satu kepala desa, menegaskan bahwa jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mereka tidak ragu untuk turun ke jalan.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan Koperasi Desa Merah Putih ini direncanakan untuk diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Namun, banyak kepala desa merasa bahwa kebijakan ini mengabaikan kewenangan mereka dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dwinanto menambahkan bahwa saat ini sebagian besar anggaran diarahkan untuk program makan bergizi gratis, sehingga mengancam keberlangsungan program lainnya, dilansir dari kompas.com.
Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan kepala desa yang berupaya mempertahankan otonomi desa mereka. Keputusan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih harus mempertimbangkan pandangan dan kebutuhan masyarakat lokal agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Jika Prabowo Subianto ingin kebijakan ini sukses, dialog yang konstruktif dengan kepala desa sangatlah penting.
Dalam kesimpulannya, kebijakan Koperasi Desa Merah Putih perlu dievaluasi kembali dengan melibatkan suara kepala desa. Penolakan yang ada menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan program yang berkelanjutan.
Komentar