Uncategorized
Beranda » Berita » Pramono Anung Tegaskan Pentingnya Pengawasan APBD Jakarta oleh KPK dan Kejaksaan

Pramono Anung Tegaskan Pentingnya Pengawasan APBD Jakarta oleh KPK dan Kejaksaan

Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung
Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung

Medan,  HarianBatakpos.com – Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah yang mencapai Rp 91 triliun. “Ini merupakan bagian preventif dari pemerintah Jakarta supaya segala sesuatu karena APBD-nya besar diawasi baik oleh Kejaksaan maupun oleh KPK,” ujar Pramono saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

Pengawasan APBD Jakarta Oleh KPK dan Kejaksaan Agung

Pramono mengungkapkan pentingnya pengawasan dalam mencegah praktik korupsi. Pada pertemuan dengan pimpinan KPK, ia meminta pendampingan dalam perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik. “Semua hal yang berkaitan dengan penganggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian hal yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan publik, aset-aset pemda, saya meminta adanya asistensi dan pendampingan,” ungkapnya, dilansir dari kompas.com.

Sebelumnya, pada 7 Maret 2025, Pramono bersama Wakil Gubernur Rano Karno juga mengunjungi Kejaksaan Agung untuk tujuan serupa. Mereka bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin dan meminta dukungan dalam mengawal program-program Pemprov Jakarta. “Secara khusus saya meminta, mohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini,” ujar Pramono.

Apa Benar Tertelan Lebah Bisa Sebabkan Serangan Jantung?

Pramono menegaskan bahwa besarnya APBD Jakarta dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional memerlukan pengawasan ketat. “Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11 persen dari produk domestik bruto (PDB) itu, APBD lebih dari Rp 91 triliun,” ungkapnya.

Dengan anggaran yang besar, celah untuk penyalahgunaan anggaran mungkin saja ada. Oleh karena itu, Pramono berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak guna mencegah praktik korupsi dan memastikan pemerintahan Jakarta yang bersih. “Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya. Jadi kalau memang ada masalah, saya tidak mau menutupi terhadap masalah yang ada di DKI,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *