Medan, HarianBatakpos.com – Pemimpin sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, baru-baru ini dihukum empat tahun penjara karena penggelapan, yang membuatnya tidak bisa maju dalam pilpres Prancis 2027. Putusan ini menjadi kemunduran besar bagi Le Pen, yang sebelumnya dianggap sebagai kandidat terdepan dalam pemilihan mendatang.
Dampak Hukum terhadap Karier Politik Marine Le Pen
Seperti yang dilaporkan oleh Reuters, Le Pen dijatuhi hukuman pada 31 Maret 2025. Dalam putusan tersebut, dua tahun dari hukuman penjara adalah sebagai tahanan rumah, sementara dua tahun lainnya adalah hukuman percobaan. Ia juga harus membayar denda sebesar 100.000 euro, setara dengan Rp 1,7 miliar. Dengan hukuman ini, ia dilarang mencalonkan diri untuk jabatan publik selama lima tahun ke depan, dilansir dari kompas.com.
Le Pen berencana untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Selama proses banding, ia tidak akan menjalani hukuman penjara, yang dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Namun, larangan untuk mencalonkan diri berlaku segera dan tidak dapat ditunda. Jika bandingnya diterima sebelum pemilihan, larangan tersebut bisa dicabut.
Reaksi dan Masa Depan Partai National Rally
Orang dekat Le Pen, Jordan Bardella, menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak adil dan menyebutnya sebagai serangan terhadap demokrasi Prancis. Dengan situasi ini, Bardella sekarang kemungkinan besar akan menjadi kandidat de facto partai untuk pemilihan umum 2027. Tuduhan terhadap Le Pen dan partainya mencakup pengalihan dana Parlemen Eropa lebih dari 4 juta euro untuk membayar staf di Prancis, yang mereka klaim digunakan secara sah.
Keputusan pengadilan ini tidak hanya mempengaruhi karier politik Le Pen, tetapi juga masa depan partai National Rally. Dengan pemilihan 2027 yang semakin dekat, dinamika politik di Prancis menjadi semakin menarik untuk diamati.
Komentar