Medan, HarianBatakpos.com – Gubernur Jawa Barat terpilih baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengenai kewajiban siswa untuk berjalan kaki ke sekolah. Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, memicu perdebatan mengenai apakah kebijakan ini merupakan gagasan visioner atau sekadar sensasi. Jika diterapkan dengan baik, kebijakan ini memiliki potensi manfaat besar, baik dari segi kesehatan, lingkungan, maupun kedisiplinan siswa.
Namun, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor agar kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana viral sesaat. Salah satu pertanyaan mendasar adalah apakah sudah terdapat regulasi resmi yang mengatur penerapan siswa jalan kaki ke sekolah di seluruh wilayah Jawa Barat. Hingga saat ini, informasi yang tersedia lebih banyak berasal dari pemberitaan media sosial dan pernyataan singkat dari Gubernur. Tanpa adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengikat, kebijakan ini berisiko hanya menjadi tren tanpa implementasi yang jelas.
Kebijakan yang kuat memerlukan landasan hukum yang jelas serta dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Jika kebijakan hanya berbentuk imbauan, program ini akan sulit berjalan efektif, terutama di daerah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang berbeda. Ketiadaan regulasi juga akan menyulitkan sekolah dan orang tua dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan ini, dikutip dari kompas.com.
Di sisi lain, beberapa negara seperti Jepang dan Australia telah sukses menerapkan kebijakan serupa. Di Jepang, anak-anak terbiasa berjalan kaki ke sekolah sebagai bagian dari pendidikan disiplin dan kemandirian. Di Australia, program walking school bus diterapkan untuk mendampingi anak-anak berjalan kaki dalam kelompok yang dipantau oleh orang dewasa. Keberhasilan program ini didukung oleh infrastruktur yang memadai, termasuk trotoar aman dan pengawasan yang baik.
Sebagai kesimpulan, untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan kaki ke sekolah di Jawa Barat tidak hanya menjadi sensasi, diperlukan perencanaan yang matang dan regulasi yang jelas. Dengan demikian, manfaat nyata dapat dirasakan oleh siswa dan masyarakat.
Komentar