Jakarta-BP: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding pemerintah pusat menahan dana bantuan dijanjikan bagi korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia mengklaim masih banyak masyarakat belum menerima bantuan dana yang dijanjikan pemerintah.
“Sampai hari ini juga belum ditransfer. Ini saya ngomong enggak berani sembarangan. Memang belum, kok. Duitnya enggak berani dicairkan karena enggak boleh sama pemerintah, ditahan sama bank,” kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/10).
Fahri menyebut pemerintah saat ini baru mentransfer bantuan dana Rp50 juta ke 5 ribu korban dari sekitar 200 ribu korban penerima yang dijanjikan.
Hal tersebut, kata dia, membuat korban frustasi. Apalagi para korban masih tinggal di tenda pengungsian yang dikatakan Fahri mulai robek akibat hujan.
“Sebentar lagi orang kena penyakit, frustrasi. Tapi pemerintah sudah bikin show, Pak Jokowi sudah penutupan Asian Games di sana. Bawa orang di belakang seolah pemerintah bersama rakyat. Kata pelawak, pret. Kata pelawak, bukan kata saya,” katanya.
Fahri menuding pemerintah seolah membuat bencana korban gempa Lombok sebagai sebuah pertunjukan. Padahal, tugas pemerintah di sana belum tuntas.
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah menuntaskan pekerjaan di Lombok dengan mencairkan dana bantuan gempa.
Fahri juga membandingkan kerja pemerintah menangani gempa di Lombok dengan kerja pemerintah mempersiapkan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Bali.
“Cairkan uang itu. Apa susahnya. Masak untuk pesta IMF kita cairkan Rp1 triliun. Masak Rp50 juta perak enggak dicairin,” katanya.
Pemerintah memang menyiapkan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp264 miliar untuk 5.293 rekening penerima bantuan, yakni kepada masyarakat dengan rumah rusak berat.
Masing-masing pemilik rumah itu nantinya mendapat dana bantuan Rp50 juta yang ditransfer oleh pemerintah dalam bentuk tabungan.
Anggaran disiapkan supaya masyarakat dapat segera memperbaiki rumahnya dan menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa.
“Rincian warga yang mendapatkan dana stimulan dari pemerintah adalah Kabupaten Lombok Barat 359, Kabupaten Lombok Utara 1.353, Kabupaten Lombok Timur 2.782, Kabupaten Lombok Tengah 779, Kota Mataram 20,” demikian keterangan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, dalam rilis yang diterima, Minggu 2 September lalu.
Pada 14 September, Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi mengakui dana bantuan itu sempat mandek pencairannya karena rangkaian birokrasi.
Sulitnya pencairan diduga karena belum ada surat permohonan pencairan dari kepala daerah yaitu bupati dan wali kota. Namun, TGB menyatakan bahwa kendala itu sudah bisa diatasi.
“Sudah dibenahi dan alhamdulillah sudah tuntas, saya dengar. Sehingga masyarakat bisa mencairkan bantuan di rekening masing-masing,” kata TGB di Ayana Mid-Plaza Hotel, Jumat (14/9).
(CnnIndonesia) BP/SP
Komentar