Medan, HarianBatakpos.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenakan tarif impor dasar 10% kepada seluruh negara mitra dagang AS. Kebijakan tersebut pun ditambah dengan pengenaan resiprokal tarif impor yang tinggi bagi sejumlah negara, termasuk China sebesar 145% dan Indonesia sebesar 32%. Kebijakan tersebut menyebabkan berbagai ketidakpastian ekonomi global. Dalam konteks ini, mantan Menteri Keuangan era Presiden SBY, Chatib Basri, mengingatkan pemerintah RI untuk tidak menyia-nyiakan momentum krisis.
Menurut Chatib, Indonesia harus melakukan pendekatan berani seperti yang pernah diterapkan pada tahun 1980-an, tepatnya pada saat era Orde Baru. “Waktu itu pemerintah melakukan devaluasi, tahun 1986, kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong cost ekonomi. Jadi tadi betul seperti Pak SBY sampaikan, gunakan krisis ini untuk reform. Don’t waste the crisis, bad times make good policy,” ujar Chatib dalam acara diskusi The Yudhoyono Institute di Jakarta, dikutip dari detik.com.
Ia mengapresiasi beberapa keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang telah melakukan kebijakan deregulasi ekonomi yang dinilai dapat menolong perekonomian dalam negeri. “Dimulai dengan kuota, dengan TKDN, dengan berbagai langkah yang saya kira akan sangat menolong,” ujarnya.
Chatib juga menjelaskan bahwa menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan sangat penting. Ketika masyarakat membelanjakan uang, permintaan naik, dunia usaha pun bergerak untuk memproduksi dan menyerap tenaga kerja. “Dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend, maka permintaannya akan terjadi,” ujarnya.
Sebagai penutup, langkah-langkah yang diusulkan Chatib Basri menunjukkan bahwa strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan global dapat membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan memanfaatkan krisis sebagai peluang untuk reformasi, pemerintah dapat memperkuat perekonomian domestik.
Komentar