Bandung, HarianBatakpos.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan tanggapan terkait usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan agar vasektomi menjadi syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos). Menurut Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, usulan tersebut perlu dipertimbangkan lebih matang karena menyangkut banyak aspek, termasuk agama dan hak asasi manusia (HAM).
Gus Ipul mengingatkan bahwa dalam menentukan kebijakan sosial seperti ini, banyak sudut pandang yang harus dipertimbangkan, mulai dari sisi agama, hak asasi manusia, hingga manfaat yang diharapkan dari kebijakan tersebut. “Saya melihat idenya hanya sebagai pernyataan, dan tidak dilandasi dengan dasar-dasar yang jelas. Mestinya ada sudut pandang agama, HAM, dan manfaatnya yang harus dipertimbangkan,” ujar Gus Ipul dalam wawancara dengan Kompas.com pada Sabtu (3/5/2025).
Dalam menanggapi ide tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa kebijakan sosial seperti ini tidak bisa diberlakukan secara paksa. Pasalnya, hal tersebut dapat mempengaruhi hak asasi individu dan melibatkan sensitivitas budaya serta agama yang ada di masyarakat. Gus Ipul menambahkan bahwa vasektomi seharusnya hanya dianggap sebagai imbauan, bukan syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bansos.
“Kalau dipaksakan, itu tidak boleh. Imbauan saja, bukan syarat yang harus dipenuhi. Saya melihatnya baru sebatas gagasan saja,” lanjut Gus Ipul.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa selama ini, bantuan sosial diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan. Setiap bantuan sosial sudah memiliki kriteria tertentu, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Gus Ipul mengingatkan bahwa program keluarga berencana (KB) sendiri sudah lama berjalan dan sifatnya hanya sebagai imbauan, tanpa unsur paksaan terhadap individu.
“Program KB itu sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” tambah Gus Ipul, menegaskan posisi pemerintah terkait hal ini.
Selain itu, Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terkait pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu. Hal ini semakin menambah kompleksitas jika kebijakan tersebut diterapkan dalam konteks bantuan sosial (bansos), yang melibatkan masyarakat luas dengan beragam latar belakang agama dan budaya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bantuan sosial di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama. Dedi menganggap kebijakan ini dapat mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, serta memastikan distribusi bantuan sosial lebih merata dan adil. Dedi mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga menjadi solusi untuk mengurangi angka kelahiran yang mengharuskan keluarga prasejahtera menjalani operasi caesar dengan biaya yang tinggi.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” ujar Dedi dalam pernyataan pada Selasa (29/4/2025).
Komentar