Jakarta, HarianBatakpos.com – Premanisme yang mengganggu iklim investasi dan dunia usaha menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Kantor Komunikasi Presiden (President Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas segala bentuk premanisme, khususnya yang menghambat proses bisnis dan investasi di Indonesia.
Dalam diskusi bertajuk Double Check bertema ‘Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?’ di Museum Toety Heraty, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025), Hasan menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pemberantasan praktik-praktik premanisme yang meresahkan, terutama di sektor ekonomi dan usaha.
“Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme terutama yang awalnya mengganggu proses bisnis,” tegas Hasan Nasbi.
Pemerintah Tak Pukul Rata Ormas, Fokus ke Aksi Premanisme
Hasan juga menanggapi persepsi publik yang menyebut pemberantasan premanisme tidak menyentuh organisasi masyarakat (ormas). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memukul rata semua ormas, dan yang ditindak adalah aksi premanisme, bukan struktur organisasinya.
“Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. NU, Muhammadiyah, IDI itu juga ormas. Kita tidak akan melihat ini secara pukul rata,” jelas Hasan.
Pemerintah, menurut Hasan, sedang membentuk tim khusus untuk mengatasi praktik premanisme yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha. Ia berharap ke depan para pelaku bisa diarahkan pada kegiatan yang lebih produktif.
“Yang tadinya nggak kerja dan jadi preman, siapa tahu bisa diarahkan bekerja dengan resmi,” tambahnya.
Kapolri Listyo Sigit: Premanisme Ditindak Tegas, Tak Pandang Bulu
Senada dengan arahan Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk memberantas premanisme melalui operasi pekat yang digelar serentak sejak 1 Mei 2025 di seluruh Indonesia.
“Permasalahan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang meresahkan masyarakat tentu akan kami tindak tegas,” ujar Sigit.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menjadi korban aksi premanisme, baik melalui saluran telepon, layanan kepolisian, atau secara langsung.
“Kami tidak pernah melihat latar belakangnya. Siapapun yang mengganggu masyarakat akan ditindak tegas, tanpa pandang bulu,” tegas mantan Kabareskrim itu.
Hambatan Dunia Usaha Harus Dihilangkan
Aksi premanisme seperti pemalakan, penggembokan pabrik, dan penguasaan proyek tanpa tender diketahui menjadi penyebab terganggunya dunia usaha, seperti yang baru-baru ini terjadi di Bogor dan Cilegon. Pemerintah menganggap ini sebagai gangguan terhadap iklim investasi nasional dan berkomitmen untuk menumpas habis praktik tersebut.
Dengan iklim usaha yang kondusif, pemerintah berharap lapangan kerja terbuka luas dan masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam aksi premanisme dapat dialihkan ke kegiatan produktif yang berkelanjutan.
Komentar