Jakarta, harianbatakpos.com – Angka kemiskinan di Indonesia jadi sorotan setelah World Bank atau Bank Dunia merilis laporan terbarunya. Dalam laporan bertajuk Macro Poverty Outlook 2025 yang diumumkan pada 10 April lalu, Bank Dunia mencatat angka kemiskinan di Indonesia sangat tinggi. Angka kemiskinan di Indonesia bahkan masuk salah satu yang tertinggi di dunia dari sisi persentase, berdasarkan kategori upper middle-income country atau negara berpendapatan menengah ke atas.
Mengacu pada laporan tersebut, Bank Dunia menggunakan formula pendapatan penduduk sebesar 6,85 dollar AS atau sekitar Rp 111.600 per kapita per hari (kurs Rp 16.290) untuk mengukur angka kemiskinan di Indonesia. Dengan rumus ini, siapa saja yang pendapatannya di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Formula ini berbeda dari perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang selalu merujuk pada garis kemiskinan nasional, yaitu Rp 595.242 per bulan.
Menariknya, angka kemiskinan di Indonesia menurut Bank Dunia per tahun 2024 mencapai 60,3 persen, turun tipis dibanding tahun 2023 yang mencapai 61,8 persen. Namun, angka kemiskinan di Indonesia tetap menempatkan negara ini di posisi keempat tertinggi di dunia. Berikut daftar lengkapnya: Afrika Selatan (63,4 persen), Namibia (62,5 persen), Botswana (61,9 persen), Indonesia (60,3 persen), Guatemala (57,3 persen), Guinea Khatulistiwa (57 persen), Armenia (51 persen), Fiji (50,1 persen), Georgia (35,6 persen), dan Gabon (34,6 persen).
Selain angka kemiskinan di Indonesia, Bank Dunia juga mencatat pertumbuhan ekonomi atau kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5 persen di tahun 2024. Lapangan kerja tercatat di angka 67,2 persen, sementara inflasi mencapai 2,3 persen. Meski begitu, Bank Dunia menyoroti masalah penciptaan lapangan kerja baru yang masih tertinggal untuk kelas menengah.
Menurut laporan itu, “Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, kemiskinan dan pengangguran menurun, tetapi penciptaan lapangan kerja baru untuk kelas menengah masih jauh tertinggal. Ketidakpastian kebijakan global dan domestik memicu arus keluar investasi, sehingga menekan rupiah.” Bank Dunia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi di Indonesia menjadi salah satu alasan utama investor menarik modalnya.
Ke depan, untuk menjaga angka kemiskinan di Indonesia tetap menurun, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,8 persen hingga 2027. Namun, tanpa reformasi yang serius dan konsistensi dalam kebijakan fiskal maupun moneter, target ini bisa saja meleset. Reformasi yang dimaksud termasuk percepatan pertumbuhan produktivitas nasional yang bisa menggerakkan ekonomi secara lebih luas.
Ikuti saluran harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar