Jakarta, harianbatakpos.com – Aksi penolakan penulisan ulang sejarah Indonesia mewarnai rapat Komisi X DPR RI bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Rabu (2/7/2025), di Kompleks Parlemen Senayan. Koalisi Masyarakat Sipil secara tegas menolak proyek tersebut dan meminta Fadli Zon menghentikan langkah yang dinilai sebagai pemutihan sejarah nasional.
Aksi simbolik itu terjadi saat Fadli Zon hendak menjawab pertanyaan dari sejumlah anggota Komisi X. Dari balkon ruang rapat, sejumlah aktivis Koalisi Masyarakat Sipil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Hentikan pemutihan sejarah,” seru seorang aktivis. “Dengarkan suara korban,” sambung lainnya.
Protes juga disuarakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Sorotan tajam diarahkan kepada Fadli Zon yang dinilai berperan ganda sebagai Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan.
Aksi tersebut membuat suasana rapat memanas. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian, berulang kali meminta agar massa Koalisi Sipil menghentikan aksinya dan kembali ke tempat duduk masing-masing.
“Saya rasa cukup, tolong kembali ke tempat masing-masing,” tegas Lalu.
Namun, imbauan itu tidak diindahkan. Para aktivis terus menyuarakan tuntutannya, bahkan hingga harus dikawal keluar oleh petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPR RI.
Di luar gedung, Jane, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, menegaskan bahwa aksi mereka merupakan bentuk peringatan agar negara tidak mengulang kesalahan masa lalu. Ia mengecam pernyataan Fadli Zon yang sebelumnya menyebut tidak ada bukti kuat terkait pemerkosaan massal 1998.
“Kami hadir untuk mengecam pernyataan Fadli Zon yang menyebut tragedi 1998 sebagai rumor belaka. Ini menyakiti para korban dan keluarganya,” ujar Jane.
Lebih lanjut, Koalisi Sipil mendesak adanya penyelesaian atas pelanggaran HAM berat dan penghentian proyek penulisan ulang sejarah oleh pemerintah. Mereka juga menolak keras gelar pahlawan yang akan diberikan kepada Soeharto.
“Penulisan ulang sejarah adalah bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran. Kami minta proyek ini dihentikan dan Fadli Zon menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia,” tutup Jane.
Ikuti berita aktual dan tajam lainnya dari harianbatakpos.com melalui saluran WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar