Banyuwangi, harianbatakpos.com – Sebanyak 123 calon siswa SMAN 1 Giri Banyuwangi mengalami nasib tak mengenakkan saat mengikuti proses PPDB online 2025. Meski sempat dinyatakan diterima melalui aplikasi resmi, mereka akhirnya gagal masuk sekolah karena kuota penerimaan siswa baru telah penuh. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari orang tua siswa hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun tangan.
Peristiwa ini terjadi pada Selasa (1/7/2025). Para orang tua menerima notifikasi resmi dari sistem PPDB Jatim 2025 pada pukul 07.00 WIB, yang menyatakan anak mereka diterima di SMAN 1 Giri Banyuwangi. Namun, ketika datang ke sekolah untuk daftar ulang, mereka justru ditolak karena kuota telah habis sejak malam sebelumnya.
“Saya benar-benar kecewa. Ini seperti prank sistem PPDB, nomor PIN anak saya terkunci dan tidak bisa mendaftar ke sekolah lain. Padahal ini hari terakhir pendaftaran. Tapi di sekolah malah tidak diterima,” keluh Nuryanto, salah satu orang tua siswa.
Sistem penerimaan siswa baru ini menjadi sorotan karena dianggap merugikan puluhan calon peserta didik. Kepala SMAN 1 Giri, I Ketut Renen, mengatakan bahwa kuota rombongan belajar telah penuh sejak Senin malam, sehingga pihak sekolah terkejut ketika ada 123 siswa datang untuk mendaftar ulang.
“Total kuota sudah kami tutup tadi malam. Kami kaget saat pagi hari ada gelombang siswa datang untuk daftar ulang. Padahal kami tidak bisa menampung lagi,” jelas Renen.
Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, langsung memberikan pernyataan. Ia menegaskan bahwa insiden ini hanya terjadi di Banyuwangi, bukan di daerah lain, dan meminta agar sistem PPDB dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Saya minta sistem PPDB Jatim 2025 di-pending dulu. Kami akan pelajari dan kumpulkan bukti penerimaan yang dimiliki orang tua. Kasus seperti ini tidak boleh terjadi lagi,” ujar Emil dari Gedung Negara Grahadi.
Insiden ini memperlihatkan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data dalam proses PPDB online. Banyak pihak menilai perlunya sistem digital yang lebih transparan dan akuntabel agar tidak merugikan peserta didik maupun orang tua di masa mendatang.
Ikuti berita-berita terkini seputar dunia pendidikan dan kebijakan pemerintah daerah hanya di saluran resmi harianbatakpos.com di WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar