Palembang, harianbatakpos.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara tegas mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Dalam sambutannya di acara Pelantikan DPW, Sayap, dan Badan Partai NasDem di Hotel Santika Premiere, Palembang, Sabtu (5/7/2025), Surya Paloh menyebut MK telah melakukan kelalaian serius yang merugikan kedaulatan rakyat.
Menurut Surya Paloh, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi benteng penjaga konstitusi dan demokrasi. Namun, putusan soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah justru dinilai mencederai sistem demokrasi yang selama ini dijaga.
“Sudah jelas, MK teledor dan melakukan pencurian terhadap kedaulatan rakyat. Ini bukan sekadar kesalahan prosedural, tapi sebuah kelalaian institusional yang harus dipertanyakan secara serius,” tegas Surya Paloh di hadapan kader NasDem.
Surya Paloh menyayangkan bahwa putusan MK dikeluarkan oleh lembaga yang diisi oleh para ahli hukum dan pemikir bangsa. Ia pun mempertanyakan kemungkinan adanya intervensi atau tekanan pihak luar terhadap keputusan tersebut.
“Kita bingung, mengapa MK yang diisi oleh orang-orang hebat bisa sampai pada putusan seperti itu. Kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah ada pengaruh dari luar?” ujarnya.
Kritik terhadap MK ini menurut Paloh harus menjadi pemicu untuk membangun kembali kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kemurnian konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ia menilai, Partai NasDem memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kedaulatan rakyat tetap menjadi dasar dalam setiap keputusan hukum dan politik.
“NasDem dengan tegas menyatakan MK sangat salah. Kita bahkan mendorong agar para hakim MK dipanggil dan diminta klarifikasi: mengapa putusan itu dibuat? Apakah ada titipan atau tekanan? Kita tidak tahu pasti, tetapi rakyat berhak atas transparansi,” ujar Paloh lantang.
Lebih jauh, Surya Paloh menyampaikan bahwa Partai NasDem berkomitmen menjaga demokrasi Indonesia tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan partisipasi rakyat. Ia menegaskan bahwa keputusan strategis seperti pemisahan pemilu nasional dan daerah tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa kajian mendalam dan partisipasi publik.
Partai NasDem akan terus mengawal konstitusi dan menolak setiap bentuk manipulasi hukum yang berpotensi melemahkan sistem demokrasi di Indonesia, tutup Surya Paloh.
Ikuti berita politik, hukum, dan demokrasi lainnya hanya di saluran resmi WhatsApp harianbatakpos.com:
https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar