Jakarta, harianbatakpos.com – Usulan agar almarhum Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional, dapat kritikan dari sejumlah sejarawan dan masyarakat sipil. Salah satunya sejarawan UGM Sri Margana, yang mengatakan, bahwa seorang pahlawan nasional menurut definisi undang-undang tidak boleh cacat moral dan politik sepanjang hidup.
“Soeharto kan ini bukan yang pertama kali diajukan, beberapa kali sudah diajukan dan ditolak oleh dewan gelar sebelumnya. Salah satu alasannya adalah persoalan cacat moral kan?” kata Sri, Senin (27/10/2025).
“Aneh kalau misalnya seseorang mendapat gelar pahlawan pada saat yang sama, dia dianggap sebagai pemimpin sebuah rezim yang melakukan pelanggaran HAM berat,” imbuh dia, dikutip dari CNN.
Sri mengatakan pada 2023 lalu, negara melalui Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebagian besar kasusnya terjadi pada masa Orba di bawah Kepresidenan Soeharto.
“Termasuk Marsinah (aktivis buruh perempuan) itu yang akan juga diusulkan jadi pahlawan itu terjadi pada rezimnya Soeharto, pelanggaran HAM berat. Jadi kalau dikembalikan kepada persyaratan undang-undang yang ada maka sebetulnya dia tidak layak untuk jadi pahlawan nasional,” ujarnya.
Ia berharap Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mempertimbangkan dengan baik soal usulan tersebut.
“Saya sendiri termasuk yang tidak setuju kalau Soeharto jadi pahlawan nasional karena masalah itu. Mungkin kalau persyaratan administratif Soeharto sudah memenuhi yang lain seperti berkontribusi melawan penjajah semua syarat administratif itu. Tapi pahlawan nasional harus konsisten dari awal sampai meninggal, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela,” katanya.
Utang
Sedangkan sejarawan Andi Achdian mengatakan, beberapa argumen yang dipakai dalam pengusulan itu adalah, bahwa Soeharto berperan besar dalam pembangunan. Ia menyebut pembangunan yang dilakukan Soeharto mengandalkan utang.
“Soeharto berjasa dalam pembangunan Indonesia gitu kan, yang secara historis bermasalah. Pertama dia naik ke tampuk kekuasaan bukan dengan cara yang konstitusional. Kedua beban pembangunan ini kan dengan hutang. Itu kan hutang dan runtuh pada 98 udah terbukti karena kita berhutang banyak, negara kita masuk dalam krisis,” katanya.
Andi menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai apakah Soeharto layak mendapat gelar pahlawan nasional. “Silakan saja generasi menilai kalau mereka ingin melihat pemimpin itu seperti apa sih, hero itu seperti apa sih, apakah layak atau enggak,” katanya.
Sebelumnya, Selasa (21/10/2025), Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan daftar 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan tanda Kehormatan (GTK) di Kantor Kemenbud, Jakarta Pusat.
Dari 40 nama itu salah satu yang diusulkan adalah Soeharto. (REL)
Komentar