Nusantara, harianbatakpos.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan, pembangunan ibu kota baru telah memasuki fase kedua, didukung penuh oleh Peraturan Presiden (Perpres) No 79 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum dan politik.
Dengan target menjadi ibu kota politik pada 2028, IKN kini bergerak dalam kecepatan tinggi, tak hanya pada infrastruktur fisik tetapi juga regulasi dan ekosistem sosial. “Kami sudah tidak sendiri lagi. Kami berada di belakang Perpres tersebut, dan di belakang Perpres tersebut adalah visi Presiden untuk mempercepat pembangunan IKN ini,” tegas Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Rabu (29/10/2025), dituip dari Kompas.
Sebagai simbol percepatan, dimulai dengan pemindahan ASN yang akan dilaksanakan pada November 2025 dengan target minimal 4.100 orang. Mereka berasal dari 16 Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi pendukung langsung IKN, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Peratanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan, hingga Bank Indonesia.
“Ke-16 K/L ini telah mengirimkan surat penugasan ASN,” imbuh Basuki.
Untuk keperluan pemindahan tersebut, Otorita telah menyiapkan hunian dan perkantoran sementara guna menampung gelombang pertama ASN yang akan berada di Penajam Paser Utara (PPU) sebelum pindah ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Fase kedua penuntasan pembangunan infrastruktur fisik periode 2025-2030 pun dipercepat menjadi 2028. Fokus utama adalah kesiapan prasarana dan sarana untuk Tiga Pilar Kekuasaan (Trias Politika) yakni yudikatif, eksekutif, dan legislatif.
Untuk eksekutif, saat ini tengah digenjot pembangunan Istana Wapres dengan progres yang sudah mencapai 76 persen dan ditargetkan selesai maksimal akhir tahun 2025, untuk siap dimanfaatkan awal tahun 2026. Sementara kompleks yudikatif dan legislatif memasuki tahap lelang yang kontraknya akan diteken pada November 2025, untuk kemudian segera dilaksanakan pekerjaan konstruksi fisik.
Kondisi di lapangan, progres kompleks yudikatif dan legislatif baru pada tahap ‘land clearing’. Pembangunan kompleks yudikatif dan legislatif ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga tahun dengan mengerahkan hingga 20.000 pekerja.
“Kalau nanti (2028) prasarana Trias Politika tidak siap, yang salah berarti kami di Otorita IKN, karena itu visi calon Presiden,” ujar Basuki.
Untuk mencapai target-target tersebut, Basuki memastikam pendanaan IKN aman dari tiga sumber utama yakni APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Investasi Swasta. Hingga Oktober 2025, Otorita IKN telah mengamankan total komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun.
Angka ini jauh melampaui alokasi APBN yang disetujui Presiden Prabowo untuk kelanjutan IKN Periode 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun. Hal ini menggarisbawahi efektivitas strategi pembiayaan hibrida yakni APBN sebagai stimulus awal, didukung oleh modal swasta sebagai main driver (penggerak utama).
Total nilai komitmen investasi ini mencakup investasi swasta murni Rp66,3 triliun atau 29,46 persen yang meliputi proyek properti, komersial, dll. Kemudian skema KPBU senilai Rp158,72 triliun atau setara porsi 70,54 persen yang meliputi pembangunan jalan, multi-utility tunnel (MUT), dan hunian.
Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso memerinci, kontrak proyek KPBU kini terus bergerak cepat dengan 8 tower dan 109 rumah tapak tahap pertama senilai Rp7,2 triliun sudah ditandatangani. Sementara, KPBU kedua senilai Rp2,21 triliun dijadwalkan lelang minggu depan. Kemudian investasi swasta juga terus menguat termasuk hotel-hotel baru yang akan dikembangkan oleh Pakuwon Group, Vasanta Group, dan Jambuluwuk Group. “Maret 2026, ketiganya akan mulai melaksanakan pembangunan fisik,” tuntas Roi. (REL)
Komentar