Jakarta, harianbatakpos.com – Gelombang pemeriksaan intensif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap perkara korupsi di Kabupaten Mempawah memasuki fase yang kian mengerucut. Usai memeriksa mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mempawah, lembaga antirasuah itu kembali memanggil kontraktor swasta serta mantan sopir Bupati Mempawah. Rangkaian ini membuat publik Kalimantan Barat semakin yakin bahwa penetapan tersangka terhadap Gubernur Kalbar, Ria Norsan, hanya tinggal menunggu waktu.
Ketua Umum Lembaga Kajian Strategis (LEGATIS), Achyani, dari Pontianak menegaskan bahwa masyarakat Kalbar sudah cukup lama menanti ketegasan KPK.
“Kami mengapresiasi keseriusan KPK. Rakyat Kalbar meminta agar Ria Norsan segera ditetapkan sebagai tersangka. Jangan sampai proyek pembangunan di Kalbar bernasib sama: dikorupsi besar-besaran seperti saat ia menjabat Bupati Mempawah,” ujar Achyani (Senin, 1/12/25).
Keterlibatan Ria Norsan dalam perkara dugaan korupsi infrastruktur senilai Rp40 miliar di Mempawah sebelumnya terungkap dari keterangan tiga tersangka utama. KPK pun telah memeriksa dua kepala dinas, seorang pejabat Kementerian Keuangan, hingga sopir dinas Bupati Mempawah. Tak berhenti di situ, penggeledahan di 16 titik turut dilakukan, termasuk rumah dinas dan kediaman pribadi Gubernur Kalbar.
Ketua LIRA Kalbar menyebut keresahan masyarakat sangat wajar. Menurutnya, Ria Norsan bukan hanya memiliki rekam jejak korupsi, tetapi juga mengendalikan dinasti politik besar di Kalbar.
“Istrinya kini Bupati Mempawah. Anak, adik, dan iparnya menduduki kursi DPRD di berbagai tingkatan. Struktur ini membuat pengaruh politiknya menjalar ke pusat dan daerah,” ujarnya.
LIRA menilai keberadaan dinasti tersebut menjadi kekhawatiran mendalam, karena potensi tekanan politik bisa mempengaruhi penegakan hukum. Namun, publik disebut mulai lega melihat KPK tetap bergerak tanpa terpengaruh jejaring kekuasaan tersebut.
Senada, Ketua Umum Koalisi Masyarakat Pemantau dan Penggerak Anti Korupsi (KOMPPAK), Des Alwi, meminta KPK mendengarkan suara masyarakat Kalbar.
“Desakan publik harus dipertimbangkan. Mereka khawatir proyek pembangunan kembali menjadi ladang bancakan,” kata Des Alwi (02/12/25).
Ia menambahkan, informasi yang diterima pihaknya menyebut ada dugaan kasus korupsi lain yang melibatkan Ria Norsan dan kini sudah masuk tahap penyidikan di Polda Kalbar, yakni kasus Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah.
“Jejak kasus-kasus itu menjadi alasan mengapa rakyat Kalbar ingin KPK bergerak cepat. Semoga lembaga antirasuah mengimplementasikan aspirasi publik dan segera menetapkan Ria Norsan sebagai tersangka,” tegasnya.
Komentar