Uncategorized
Beranda » Berita » Deputi BI Sumut, Didit Widiana Apresiasi Pemda di Ajang Championship TP2DD 2025

Deputi BI Sumut, Didit Widiana Apresiasi Pemda di Ajang Championship TP2DD 2025

Kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Utara menggelar High Level Meeting (HLM). Foto/ist

Medan, harianbatakpos.com – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Utara menggelar High Level Meeting (HLM) untuk memperkuat sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan digitalisasi daerah tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Santika Dyandra Convention Centre, Medan, Senin (9/2/2026).

Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap dan dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Wali Kota Tebing Tinggi, Bupati Karo, para Sekretaris Daerah kabupaten/kota, Kepala Bapenda dan BKAD se-Sumatera Utara, serta Direksi PT Bank Sumut.

MyRepublic Perkuat Konektivitas Digital Lewat Ekspansi Layanan Internet di Berbagai Wilayah

Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Didit Widiana, mengungkapkan bahwa transaksi non-tunai di Sumatera Utara terus menunjukkan tren positif hingga Triwulan IV 2025.

Dia juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah Sumut dalam ajang Championship TP2DD 2025, di antaranya.

Juara I TP2DD Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Sumatera adalah Kabupaten Deli Serdang. Juara II TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara,
Juara II TP2DD Terbaik Tingkat Kota Wilayah Sumatera adalah Kota Medan.

“Bank Indonesia sebagai bagian dari TP2DD akan terus berkolaborasi dalam mendorong perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui berbagai inisiatif strategis, seperti capacity building, sosialisasi, penguatan User Experience (UX) QRIS, serta implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah,” tegas Didit.

Kompolnas Turun Langsung Telususi Kasus Kanit Tipikor Polres Pematangsiantar Diduga Peras Kadis Perhubungan

Sementara itu, Asisten Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Angsoka Y. Paundralingga, memaparkan bahwa Indeks ETPD Sumatera Utara pada Semester I-2025 telah mencapai 94,49 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 90,40 persen.

Seluruh pemerintah daerah di Sumut kini telah masuk kategori digital. Namun, tantangan ke depan adalah optimalisasi kanal pembayaran digital serta pemerataan implementasi KKI di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Di sisi lain, Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Utara, Ir. Ardan Noor melaporkan keberhasilan program “Gebyar Pajak Non Tunai” yang mendorong masyarakat menggunakan QRIS dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dirinya juga memaparkan kinerja TP2DD Sumut Tahun 2025 serta rencana tindak lanjut tahun 2026.

“Keberadaan roadmap menjadi kunci dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dukungan infrastruktur digital ditegaskan oleh PT Bank Sumut yang menyatakan kesiapan memfasilitasi QRIS Dinamis dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI). QRIS Dinamis memungkinkan rekonsiliasi transaksi secara real-time dengan akurasi 100 persen dan Merchant Discount Rate (MDR) 0 persen untuk transaksi pemerintah.

Puncak acara ditandai dengan pembacaan Komitmen Tindak Lanjut Sinergi Penguatan TP2DD Tahun 2026 oleh Sekdaprov Sumut, Sulaiman Harahap, yang memuat tiga poin utama:
Optimalisasi Penerimaan Daerah Secara Non-Tunai, dengan memperluas kanal digital seperti QRIS, e-commerce, dan mobile banking untuk pajak dan retribusi daerah.

Intensifikasi Penggunaan KKI Segmen Pemerintah dalam belanja daerah, disertai percepatan regulasi daerah guna mendukung implementasi KKI.

Akselerasi Penyusunan Roadmap ETPD dan Rencana Aksi 2026–2030 sebagai landasan keberlanjutan digitalisasi transaksi daerah.

“Melalui sinergi ini, TP2DD optimistis Sumatera Utara mampu melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Sulaiman.(BP7)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *