Medan, harianbatakpos.com – Himpunan Sarjana Hukum (HSH) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Mapolda Sumatera Utara, Rabu (18/2/2026) siang.
Massa dalam aksinya menegaskan ada kejanggalan dalam pembatakan proyek
Pekerjaan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Outsourcing Fungsi Pengamanan dan Airport Rescue & Fire Fighting (ARFF) di Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) oleh PT Angkasa Pura Aviasi (AP Aviasi).
Rahmanysah Putra Sirait SH, Ketua Umum HSH, menyatakan bahwa pembatalan ini merugikan PT Duta Agung Group (DAG) yang satu-satunya vendor yang memenuhi kualifikasi lelang.
“Dugaan ketidaknetralan PT AP Aviasi mencuat setelah Plt Direktur Utama Yosrizal Syamsuri dan Direktur Human Capital Haris kedapatan mengunjungi kantor PT IAS Support di HUB Kualanamu pada 8 Agustus 2025 kemarin,” ujarnya.
Rahmansyah menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memulai pemeriksaan dan memanggil pihak terkait, termasuk pejabat berwenang Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) dan PT Angkasa Pura Aviasi (AP Aviasi).
“Usut tuntas kasus ini, berikan sanksi tegas kepada pelaku, dan lakukan transparansi dalam proses tender di Bandara Internasional Kualanamu (KNIA).
Sebagai agent Of Change dan Socil Control, ini adalah langkah awal kami untuk kebaikan Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Kami akan kembali melakukan unjuk rasa minggu depan untuk mempertanyakan dugaan kami,” terangnya.
Perwakilan dari Polda Sumut, Ipda Surya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, mengaku akan menindaklanjuti aspirasi ini kepada pimpinan.
“Terima kasih atas aspirasinya. Nantinya, aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pimpinan saya. Saya petugas piket hari ini,” terangnya.(BP7)
Komentar