Jakarta-BP: Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mempertanyakan data dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait porsi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pajak kendaraan bermotor.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf sebelumnya mengatakan bahwa penghapusan pajak sepeda motor tidak akan mengganggu keuangan provinsi dalam APBD secara signifikan. Menurutnya, berdasarkan data beberapa provinsi diketahui bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor hanya sekitar 7 hingga 8 persen dari APBD
“Dari mana datanya itu?” kata Dedi di Mabes Polri, Jumat (23/11).
Menurut Dedi, angka 7 hingga 8 persen dalam APBD DKI Jakarta, artinya dapat mencapai nominal ratuan miliar rupiah. Jumlah tersebut, kata Dedi, bisa dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat, seperti pembangunan jalan.
Artinya, kata Dedi, penghapusan pajak sepeda motor akan sangat merugikan APBD. Bercermin di era kepemimpinan Sutiyoso, saat itu pun Pemprov DKI membatalkan wacana pembatasan jumlah sepeda motor karena mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.
“Saat itu, setelah diitung dan dikalkulasi, berpengaruh sekali,” katanya.
Sebelumnya, Almuzzammil menjanjikan akan memperjuangkan RUU tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup bila menang Pemilu 2019.
Pajak sepeda motor yang dimaksud pihaknya akan dihapus yakni meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor dengan kapasitas mesin atau sentimeter kubik (cc) kecil.
Selain menilai tidak akan mengganggu keuangan provinsi dalam APBD secara signifikan, Almuzzammil menilai, penghapusan pajak sepeda motor akan mendorong masyarakat untuk menggunakan waktu lebih produktif, karena terhindar dari kerepotan dan kerumitan.
(CnnIndonesia) BP/JP
Komentar