Medan-BP: Terkait tuntutan massa MPK pada Selasa kemarin dibantah keras Kepala Badan Pendapatan dan penghasil retribusi daerah Pemko Medan. Bahkan Suherman tak gentar menghadapi pemeriksaan pihak Kejatisu karena tak betul.
Saat dihubungi Batakpos, Kaban P2RD Suherman Rabu (15/5/2019) tak mengakui tuduhan massa yang melakukan demo dikantor BP2RD, Selasa (14/5/2019) semalam siang
“Tak betul itu, satupun tuntutan yang dituduhkan kepada saya tak betul”, ungkap Suherman.
Disinggung soal keberatan dirinya yaitu atas aksi massa yang dilakukan hingga mengakibatkan pencemaran nama baiknya, kata Suherman tak perlu diperpanjang.
“Silahkan sajalah, rencana diteruskanpun laporan ke Kejatisu tak masalah karena tak benar”, ujar Suherman.
Ketika Batakpos mengajak Suherman ketemu langsung guna klarifikasi, Suherman mengelak. “Saya tak bisa, karena lagi sibuk.Kemarin sewaktu demo sudah direspon sekretaris Yusnidar”. Sudah ya, karena semua tak betul, untuk apalagi, tutup Suherman.
Sebelumnya diberitakan massa MPK Kecewaal terhadap kinerja Walikota Medan Drs Zulmi Eldin. Membuat Kelompok Masyarakat Peduli Keadilan melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor BP2RD (Dinas Pendapatan) Pemko Medan, pada Selasa, (14/5/2019) di Jalan Abdul Haris Nasution Medan.
Dalam aksi unjuk rasa MPK yang dipimpin Kordinaror Aksi Sopyandi Lubis dan Kordinator Lapangan, M Riski Siregar menuntut Walikota agar segera mencopot Suherman yang baru dilantik menjadi Kepala Badan Pendapatan dan Penghasilan Retribusi Pemko Medan.
Pasalnya Suherman mantan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Pemko Medan tersebut dinilai punya raport merah ketika menjabat Kadisdubpar pada tahun 2018 lalu.
Dalam orasi Sofyandy Lubis membeberkan bahwa mantan Kadisbudpar Pemko Medan tersebut diduga terlibat dugaan korupsi miliyaran rupiah pada tahun anggaran 2018.
Selain oknum itu dicopot, aparat penegak hukum diminta supaya mengusut dan memeriksa Suherman.
“Kejati Sumut diminta supaya memeriksa Suherman terkait dugaan korupsi senilai ratusan juta rupiah atas pelaksanaan kegiatan Ramadhan Fair. Karena tak sesuai RAB atas pagu sebesar Rp 2,8 miliyar.
Lebih lanjut Masyarakat Peduli Keadilan Sumatera Utara meminta ketegasan Kejati Sumut mengusut dan memeriksa kepala BP2RD dan Kabid BP2RD terkait dugaan tindak pidana korupsi pajak dan retribusi parkir Mall, toko jualan di Mall serta pajak hiburan dikota Medan.
Penyidik Kejati Sumut diminta memeriksa dugaan murka up kegiatan Gelar Tari dan berbalas pantun TA 2018 di Disbudpar Pemko Medan. Demikian juga dugaan korupsi miliyar rupiah pada anggaran biaya pemeliharaan bangunan situs-situs bersejarah di Medan yang dikelola Disdubpar Pemko Medan TA 2018, beber Sofyandi Lubis.
Sekretaris BP2RD, Yusdarlina S.sos yang menemui aksi demo mengaku Kaban BP2RD sedang keluar menghadiri rapat dikantor BPK.
Mengenai klarifikasi yang diminta pendemo, Yusdarlina berjanji akan menyampaikan permasalahan ke pimpinan.
“Akan saya sampaikan ke pimpinan”, cetus Yus kepada kelompok massa.
Seusai menerima jaminan dari Sekretaris BP2RD Yusdarlina, massa pun membubarkan diri sambil meminta supaya tuntutannya dituntaskan oleh pihak yang terkait. Jika dalam sepekan ini permasalahan tidak juga kunjung tuntas. Maka massa MPK kedepan akan hadir lebih banyak lagi, ungkap Sopyandy.
Sementara Kajati Sumut melalui Kasipenkum, Sumanggar Siagian ketika dihubungi batakpos melalui selulernya mengaku tidak mengetahui aksi unjuk rasa.
“Setahu saya tidak ada unjuk rasa dikantor Kejatisu. Soal tuntutan massa MPK sejauh ini pihaknya tidak ada menerima laporan. Kalau ada laporan pasti akan ditindaklanjuti, ujar Sumanggar.(BP/MM)
Komentar