Medan-BP: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) sangat diharapkan dukungan anggaran dari daerah se-Sumatera Utara.
Untuk mensukseskan program Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi ini, penting adanya gerakan terpadu antara eksekutif dengan legislatif di daerah, kabupaten -Kota se-Sumatera Utara, kata Direktur Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna (Ditjen PPMD) Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ir Leroy Samy Uguy, Phd usai membuka Rakor Pamsimas III, di Hotel Danau Toba Medan, Selasa (26/11/2019).
Menurut Leroy, sering kali anggaran-anggaran di daerah tidak mengalokasikan itu, dianggap tidak penting, makanya kita buat kolaborasi antara DPRD dengan dinas-dinas terkait agar dapat mengalokasikan anggaran untuk program Pamsimas.
Disampaikan Leroy, untuk pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi itu masih dari PU.
Tapi setelah sarana dan prasarananya dibangun, “ungkap Leroy, pengelolaan dan pemeliharaan air minum dan sanitasi itu harusnya dilakukan oleh masyarakat melalui Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
“Kita meminta supaya dana desa mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan tersebut. Dana desa itu perlu arahan, ada Permendesa Prioritas Penanganan Desa, tapi juga bupati mengeluarkan prioritas penggunaannya,” ujar Leroy.
Oleh karena itu, ungkap Leroy, kita minta DPRD nya supaya ikut mendukung penganggaran untuk perawatan sanitasi dan air minum teralokasikan.
Menurut Leroy, selain dari dana desa, kalau ada penganggaran dari luar juga bagus. Misalnya, dibeberapa model lokasi ada juga yang bersumber dari APBN karena sulitnya air, kemudian infrastruktur yang dibangun mahal, itu bisa jadi masih disubsidi, bisa dari provinsi maupun kabupaten.
“Tapi utamanya karena masyarakat yang mengelolanya, jadi kalau bisa dari dana setempat,” ujar Leroy.
Sementara itu, sebelumnya Kadis PMD Pemprovsu H. Aspan Sopian mengatakan, bahwa kebutuhan akan air dan sanitasi merupakan kebutuhan manusia dari sejak lahir hingga meninggal, dan pihaknya meminta agar pemerintah pusat menyiapkan anggaran khusus untuk pembuatan program air bersih dan sanitasi didaerah – daerah, dan jangan lagi untuk biaya sanitasi dan saluran air tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah yang terkadang harus nombok untuk menyelesaikan proyek – proyek pusat,”ujarnya. (BP/MM)
Komentar