Samosir-BP: Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi melakukan Konsultasi dan Koordinasi Dengan (DPRD) Kabupaten Samosir dalam rangka pengayaan dan pemahaman mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 Kamis, (6/8/2020).
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Dairi menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Dairi sedang melakukan pembahasan Ranperda Tahun Anggaran 2019. Dimana DPRD Kabupaten Samosir telah selesai dan menetapkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019.
Jadi kami ingin mendapat informasi terkait bagaimana cara dan metode pembahasan Ranperda itu disusun dan dilaksanakan agar lebih efisien dan efektif tanpa melupakan tugas kerakyatan kita Kata Indra CP. Tambunan.
Metode dan cara itu akan kami pelajari terutama dalam pelaksanaan pembahasan Ranperda di Kabupaten Dairi.
Untuk menjawab keinginan dan harapan Anggota DPRD Dairi tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir menjelaskan bahwa Pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 yg dilakukan DPRD Kabupaten Samosir dan Pemerintah Kabupaten Samosir dapat berjalan dengan lancar karena laporan Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara telah diterima, Pembahasan Ranperda tersebut dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD dan TAPD Kabupaten Samosir yang tentunya juga di ikuti oleh Pimpinan SKPD.
Hal yang diperdalam dalam pembahasan hanya sekitar capaian program dan kegiatan yang belum optimal selama tahun 2019 yang lalu. Sehingga masukan atau solusi yang disampaikan selama pembahasan akan menjadi bahan dlm membuat kebijakan ditahun yang akan datang tambah Marsinta.
Karena Pemkab Samosir mendapat penilaian Opini Wajar Tanpa pengecualian maka pembahasan dapat berjalan sebagaimana agenda yg ditetapkan ujar. Sekretaris DPRD Kab. Samosir. (BP/TS)
Komentar