Harianbatakpos.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakini di tengah derasnya gempuran digitalisasi dan hadirnya buzzer hingga influencer, pers masih memiliki peran yang signifikan. Menurutnya dahsyatnya digitalisasi justru harus menjadi tantangan bagi pers untuk memberikan layanan informasi yang mendalam, akurat, objektif, dan berimbang.
Dalam acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat MPR RI, di Anyer, Bamsoet mengatakan pers punya peran khusus sebagai kekuatan publik yang merepresentasikan fungsi kontrol dan kritik rakyat terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pers turut memiliki tanggung jawab membangun masyarakat sehat yang melek informasi. Sekaligus menjadi filter atas maraknya informasi menyesatkan yang begitu mudah tersebar melalui media sosial hingga menjadi viral,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (6/9/2020).
Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, pers harus tetap mengedepankan etika jurnalistik dalam menyajikan informasi, karena disitulah salah satu letak kekuatan pers.
“Merawat kepribadian serta jati diri bangsa agar tak tergerus akibat pembelahan sosial karena hoax maupun hate speech, adalah tugas kolektif kita bersama, termasuk pers. Dengan jangkauan yang luas dan tingkat aksesibilitas yang tinggi, media massa mempunyai peran strategis dalam menyebarluaskan wawasan kebangsaan,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, pers telah menjadi salah satu mitra penting MPR RI dalam melaksanakan berbagai tugas konstitusional. Salah satunya dalam mewujudkan visi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan yang memposisikan MPR RI sebagai wadah sekaligus representasi dari beragam aspirasi, pemikiran serta arus perubahan.
“Kemajemukan adalah fitrah kebangsaan yang harus senantiasa dihormati dan dilindungi. Sebagai rumah kebangsaan, MPR RI menegaskan setiap warga negara merupakan bagian tak terpisahkan dari satu ikatan kebangsaan. Termasuk pers yang menjadi corong penyebar semangat kebangsaan, penyebar semangat gotong royong dan kebersamaan,” tutur Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, hingga 5 Mei 2020 Kementerian KOMINFO menemukan sekitar 1.401 konten hoaks dan disinformasi terkait COVID-19. Hal tersebut sungguh memprihatinkan, ketika kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat terhimpit dampak pandemi COVID-19, masih ada saja pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mencederai psikologis masyarakat dengan menyebarluaskan informasi menyesatkan.
“Pers harus bisa menyajikan informasi utuh berbasis fakta. Sehingga jika ada masyarakat yang ragu terhadap informasi yang ia dapat dari media sosial, bisa mengonfirmasinya melalui pers. Karenanya, pers tak boleh ikut-ikutan menggunakan cara-cara bombastis umpan click (clickbait) hanya demi mengejar jumlah target pembaca,” pungkas Bamsoet. (dtc)
Komentar