Medan-BP: DPD Pemuda Lumbung Informasi Rakyat Kota Medan mendesak Plt Walikota Medan Akhyar Nasution mencopot Kadis PKP2R Benny Iskandar karena berkinerja buruk dan dugaan permainan/penyimpangan zin IMB sehingga merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Medan AN Rahmad didampingi Irwan Said dan MH Maulana dalam aksi demo dan audensi kepada Plt Walikota Medan yang diwakili oleh Asisten Umum Reinward Parapat di Ruang Rapat Humas Balai Kota Medan, Kamis (18/9/2020).
Selain itu, jelas AN Rahmad lagi, berdasarkan termuan DPRD Kota Medan menemukan adanya ratusan bangunan/perumahan yang tidak memilik izin bangunan (IMB) konstruksi bangunan yang tidak sesuai dengan izin.
Untuk itu, peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan penataruang dan daerah pemukiman adalah dengan memberikan laporan kejanggalan yang ada dan ini diatur dalam undang-undang, kami menduga kondisi ratusan bangunan yang tidak memiliki izin itu diduga akibat permainan oknum-oknum di dinas PKP2R.
Berdasarkan hal itu, kami menilai potensi kerugian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar dan hal ini merupakan catatan buruk di Dinas PKP2R.
Ditambahkannya, maraknya bangunan bermasalah tanpa Izin IMB yang ada di Kota Medan bagaikan virus covid-19. Yang jelas hal ini telah melangar Perda Kota Medan No.3 tahun 2015 Tentang Retibusi Izin Mendirikan Bangunan. Dan, adanya dugaan pembiaran yang dilakukan Pemko Medan sehingga upaya dalam meningkatkan PAD Kota Medan dan memperbaiki perekonomian rakyat yang sedang berada diambang resesi tidak berbanding lurus dengan adanya dugaan permainan di tubuh Dinas PKP2R dan adanya dugaan keterlibatan Kadis PKP2R yang diduga memberikan suap kepada Walikota Medan Non Aktif Dzulmi Eldin yang terjerat kasus korupsi.
Untuk itu, kepada Plt Walikota Medan Akhyar Nasution segera mencopot Kadis PKP2PR Kota Medan atas dugaan IMB yang dindikasikan banyaknya permainan dalam keluarnya izin IMB.
Kepada DPRD Medan, untuk segera memanggil Kadis PKP2R Kota Medan Benny Iskandar atas dugaan banyaknya permainan izin IMB yang sangat merugikan PAD masyarakat Kota Medan.
Kepada Kejatisu dan Poldasu, jelasnya lagi, agar segera mengusut tuntas dugaan pembagian fee proyek serta dugaan permainan penerbitan IMB di tubuh Dinas PKP2R Kota Medan.
Kami juga meminta KPK untuk segera menahan Kadis PKP2R Medan atas pengakuan ikut memberi uang kepada Walikota Medan non aktif Dzulmi Eldin, jelas Rahmad.
Lakukan Pengawasan
Asisten Umum Pemko Medan Reinward Parapat yang juga menjabat Plt Asisten Pemerintahan Kota Medan dalam kesempatan itu menyebutkan, Pemko Medan terus melakukan pengawasan kinerja pimpinan OPD/Kepala Dinas dan penempatan mereka sudah melalui prosedur dan kajian melibatkan Lembaga Perguruan Tinggi.
Mengenai adanya termuan adik-adik ini, saya akan teruskan kepada Sekda Kota Medan dan akan mempelajarinya berdasarkan bukti dan temuan di lapangan nanti.
Mengenai adanya pemberian uang Kadis PKP2R kepada Walikota non aktif, tidak bisa saya jelaskan karena persoalannya sudah ditangani aparat hukum, tegas Reinward yang pernah menjabat Kadis Perhubungan Kota Medan.(BP/EI)
Komentar