Tapsel-BP: Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr Barita Simanjuntak SH, MH, CFrA menjadi Narasumber pada Kuliah Umum Tinjauan Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law bertempat di Aula Kampus I Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan (UGNP), Sabtu (24/10-20).
Ketua Komisi Kejaksaan RI dalam paparannya mengatakan, sebuah Bangsa yang besar seperti Indonesia tidak akan bisa maju, tanpa adanya peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan peningkatan Kesejahteraan. Karena tujuan Pembangunan Nasional salah satunya memajukan kesejahteraan umum menuju masyarakat adil dan makmur.
“Itu semua tidak akan bisa tercapai, kalau hanya duduk saja tanpa harus bergerak. Salah satu inti penggerak pertumbuhan Pembangunan Masional, tersedianya Lapangan Pekerjaan, Sarana Industri dan tersedianya Ekonomi Kerakyatan. Pada akhirnya untuk siapa pembangunan itu kalau bukan untuk seluruh masyarakat,” katanya.
Pemerintah berkewajiban dari waktu ke waktu memastikan Roda Pertumbuhan Ekonomi berjalan. Sebab tidak mungkin Pemerintah bisa membangun sarana Pendidikan, Kesehatan, Sarana Pertumbuhan Ekonomi, tanpa melakukan Pembangunan di segala Bidang.
“Masalahnya kita belum mampu menyediakan sendiri, karena Anggaran Keuangan kita belum memadai. Untuk mendukung kesejahteraan, kita masih membutuhkan Investor dari Negara-negara lain. Sehingga dapat terbangun Industri yang pada akhirnya akan lahir Lapangan Pekerjaan. Dengan demikian Pemerintah memiliki kewajiban membuat aturan yang akomodatif, sehingga Negara kita menjadi tujuan utama Investor,” tambahnya.
Lanjut Barita, ada konsekuensi yang tepat terhadap Peraturan UU Cipta Kerja Omnibus Law, Tenaga Kerja juga harus di jamin hak-haknya, harus di jamin dengan adanya Investasi maka dapat meningkatkan kesejahteraan bagi setiap Tenaga Kerja Indonesia.
“Pendidikan Tenaga Kerja kita di Negara kita masih menengah kebawah, tentu dengan adanya Pelatihan bagi para pekerja, maka akan menghasilkan pekerja yang cerdas untuk menarik Investor, sehingga kita bisa menaikkan kelas dari Pekerja Buruh Kasar menjadi Pekerja Ahli,” ungkapnya.
Terakhir Barita menjelaskan didalam Omnibus Law akan di atur Tata Kelola, baik itu Investasi dan Pekerja, sehingga cita-cita Pembangunan Nasional yang ada dalam UUD NRI tahun 1945 dipastikan bisa berjalan. Oleh sebab itu butuh perubahan mendasar, tugas Pemerintah menyiapkan Pekerja, agar bisa bersaing dengan Negara lain, pungkasnya.
Sebelumnya Kapolres Tapsel AKBP Roman Smaradhana Elhaj SH, SIK, MH menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang baik, sehingga pada saat menyampaikan aspirasi benar-benar terarah sesuai sasaran serta tujuan guna terbangunnya Bangsa ini.
“Melalui acara ini semoga dapat membuka wawasan kita semua, agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan. Seperti dibeberapa Daerah saat berunjuk rasa mengenai UU Cipta Kerja Omnibus Law yang berujung terjadi kericuhan,” katanya.
Sedangkan Rektor UGNP Drs Muhammad Arifin Lubis MPd mengucapkan terima kasih atas atas kehadiran Bapak Barita Simanjuntak yang sudah bersedia menjadi Narasumber pada kegiatan Kuliah Umum.
“Semoga dengan kegiatan ini, Mahasiswa UGNP bisa lebih aktif dan menambah ilmu sebagai Pemuda Penerus Bangsa. Dan saat menyampaikan aspirasi selalu dengan suasana kondusif dan menghindari berita Hoax agar tidak terjadi kericuhan,” jelasnya.
Turut hadir dalam Kuliah Umum tersebut, Sekretaris Komisi Kejaksaan RI Tyas Widiarto, Sekdakab Tapsel Paruian Nasution, Ketua YADPI, Ketua LPPM UGNP Dr Drs Nggelem Ginting, SSos, MM, para Dekan Fakultas, Fungsionaris, para Dosen, dan Mahasiswa.(BP/SP1)
Komentar