Berita Daerah
Beranda » Berita » Bahas RAPBD 2021, Dinas P2K Kota Medan Siapkan Aplikasi E-Damkar

Bahas RAPBD 2021, Dinas P2K Kota Medan Siapkan Aplikasi E-Damkar

Rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 dengan Dinas Pemadam Pencegah Kebakaran (P2K) Kota Medan, Selasa (10/11/2020).BP/Erwan

Medan-BP: Komisi IV DPRD Medan rapat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 dengan Dinas Pemadam Pencegah Kebakaran (P2K) Kota Medan, Selasa (10/11/2020). Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak, Kadis P2K Kota Medan Albon Sidauruk diminta memaparkan seluruh kebutuhan anggaran yang dibebankan pada tahun 2021.

Albon menyebutkan, anggaran 2021 sebesar Rp2,3 miliar, sebelumnya di 2020 hanya sekitar Rp800 juta. “Karena itu kita hanya terfokus untuk program belanja barang,”kata Albon.

Tahun ini, sambungnya, Dinas P2K akan melaunching E-Damkar. Aplikas ini dapat didownload di Playstore.

Baliho Terduga Milik Global dan Sumo di Jalan Guru Patimpus Tak Ada Rekomendasi Izin dari Kelurahan? Ini Kata Kasi Trantib

“Sebab data yang didapat dari E-Damkar lebih akurat. Diharap dengan adanya E-Damkar, kalau terjadi kebakaran dimanapun, akan diketahui dengan membuka link E-Damkar. Sehingga petugas kita bisa lebih cepat sampai di lokasi kebakaran. Target kami kedepannya, dengan E-Damkar dan jumlah PHL sekitar 11.000 orang, waktu tempuh menuju tempat kejadian bisa ditempuh sekitar 10 menit. Sebelumnya 15 -20 menit,” sebutnya.

Paul mempertanyakan anggaran yang diperlukan Dinas P2K untuk memeriksa Hydrant (racun api) di gedung DPRD Medan. Albon menjawab, kalau satu tahun untuk pengadaan hydrant di gedung pemerintahan Kota Medan, tidak terlalu besar. “Paling itu sekitar 50 juta rupiah sudah cukup pak,” jelasnya.

Sedangkan anggota Komisi IV, Antonius D Tumanggor mempertanyakan atas penggunaan dana oleh Dinas Damkar yang berjumlah Rp6,7 miliar. “Untuk apa saja dana itu”, tukasnya.

Atas pertanyaan itu, Albon Sidauruk menjelaskan bahwa, dana ini digunakan untuk pengadaan alat pengoperasian armada, pengadaan obat obatan yang diletakkan di Kenderaan operasional, pengadaan makan minum buat anggota setelah bertugas, pengadaan makanan berbuka puasa dan pengadaan honor PHL. “Buat anggaran PHL inilah yang besar,” terangnya.(BP/EI)

Pengibaran Bendera One Piece Direspons Wamendagri: Bukan Masalah Selama Tak Langgar Konstitusi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *