Harianbatakpos.com – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD berbicara tentang dua isu yang menjadi pembicaraan publik. Yakni lampiran Perpres No.10/2021 tentang investasi Miras yang telah dicabut Presiden Jokowi, dan soal kritik masyarakat terhadap program vaksinasi.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam akun twitter @mohmahfudmd, Rabu (3/3/2021). Mahfud mengatakan, ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu, maka Pemerintah mencabutnya.
“Jadi Pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran. Asal rasional sebagai suara rakyat maka Pemerintah akamodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan,” kata Mahfud.
Hal yang sama juga diungkap Mahfud tentang program vaksinasi. Dia mengatakan, semula vaksin akan digratiskan untuk kelas bawah, dan berbayar untuk kalangan tertentu. Namun perkembangannya, kebijakan pemerintah tersebut dikritik, dan meminta agar vaksin gratis untuk semua kalangan.
“Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, Pemerintah izinkan,” ucap mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) itu.(okz)
Komentar