Medan-BP: Peduli kawasan perairan Danau Toba dan atau pemerhati kelestarian alam indahnya danau toba, Ependi Naibaho menegaskan supaya Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dibubarkan saja lantaran tak bermanfaat keberadaannya.
Penegasan bubarkan diungkapkan Ependi, Jumat (3/8/2018) karena kesal dengan lembaga BPODT hanya sebagai pajangan diduga hanya untuk meraup uang negara.
Pasalnya, kata Ependi sejak pemerintah hendak memulai program sehubungan Geopark Kaldera Toba menuju Geopark Global UNESCO. Sepertinya tak terlihat ada perubahan jika ditinjau dari kebersihan perairan danau Toba.
Faktanya perairan danau Toba masih terlihat kotornya dan jorok. Eceng gondok, toilet dan kerambah ikan masih bercokol di danau Toba.
Padahal dana sebesar puluhan triliun untuk pembenahan dan kebersihan kawasan danau toba telah dikucurkan pemerintah pada tahun 2017. Akan tetapi kondisi perairan danau Toba masih seperti dulu. Tak ada perubahan perbaikan infrastruktur dan kebersihan, tukasnya.
Sementara, Ombusman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar, mengatakan sangat serius melihat kondisi kawasan Danau Toba. Sejak direncakannya Geopark Kaldera UNESCO pada tahun 2016- 2017 – 2018 dengan biaya triliunan rupiah. Namun alangkah kesalnya tak terlihat perubahan kawasan danau Toba.
Abyadi mengakui, air danau Toba begitu jorok karena masih dipenuhi sampah, lintah dan eceng gondok. Bahkan kerambah ikan semakin berkembang.
Beberapa waktu lalu, ujar Abyadi mengakui, dirinya singgah ke danau Toba. Lalu saya mandi dengan air danau Toba. Setelah itu badan saya terasa gatal-gatal, diduga disebabkan air danau Toba masih terdeteksi kotor . Hal ini diakibatkan limbah -limbah yang berasal dari kapal dan pemukiman.
Kata Abiyadi lebih lanjut, Ombusman RI Perwakilan Sumatera Utara bersikap serius mengamati perkembangan danau Toba agar kembali pada habitatnya. Bahwa indahnya danau Toba harus dilestarikan. Demi terwujudnya objek wisata internasional, tukasnya.
Untuk itu perlu keseriusan Pemerintah maupun Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba selaku lembaga yang dipercaya mengelola.
Jangan jadi sia-sia dana sebesar triliunan rupiah untuk biaya membenahi kelestarian danau Toba. Bagi pemerintah diminta supaya membenahi pelabuhan kapal disana. Harus ada gerakan cepat menata pelabuhan kapal dan mengedepankan transportasi kapal yang laik operasi serta nyaman bagi penumpang. Kapal pengangkut tidak membuang limbah minyak solar, selinder ataupun limbah asap kapal.
Selanjutnya ujar Abiyadi lagi, bagi masyarakat yang bermukim dipinggiran kawasan perairan danau Toba diharapkan agar turut berpartisipasi melakukan kebersihan danau Toba. Hendaknya masyarakat tidak lagi membuang sampah dan atau menjadikan danau Toba sebagai toilet umum. Agar perairan lepas dari pencemaran demi kepentingan menuju objek wisata internasional, imbuhnya.
Pengamatan wartawan sentuhan dan tindakan pemerintah mengawali proses menuju Geopark Global UNESCO bakal tak berprogres diakhir tahun 2018.
Padahal 2 tahun target Pemerintah untuk membenahi Geopark danau Toba. Dengan prediksi anggaran Rp 21 triliun
Melihat saat ini tak terlihat adanya pembangunan infrastruktur dan pembersihan.
Padahal Gubsu T Erry pada tahun 2017 mengakui dana 21 triliun anggaran danau Toba. Dengan uraian Rp 10 triliun dari pemerintah, 11 triliun dari swasta. Kata mantan gubsu itu, 10 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan tol dan pembersihan danau Toba.
Akan tetapi danau Toba masih seperti dulu, tampak belum ada perubahan signifikan.
Pertanyaannya kemana dana yang telah digunakan?
Badan otoritas danau Toba diminta supaya menjelaskan alokasi anggaran tersebut, ujar tokoh masyarakat Toba Samosir Sumatera Utara, Viktor Sinaga dan rekan. (BP/MM)
Komentar