Harianbatakpos.com – Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan adanya kasus vaksinasi ilegal yang terjadi di Medan, menunjukkan sangat lemah tingkat pengawasan Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan Satgas Penanganan Covid-19.
“Mestinya setiap vaksin sudah didistribusikan baik itu ke daerah maupun instansi tertentu harus ada pengawasan. Apakah mereka sudah memberikan vaksin itu kepada masyarakat secara benar atau tidak. Bukan hanya pada tahap penyerahan kepada instansi dan berhenti di situ,” kata Saleh Partaonan Daulay seperti dilansir dari Beritasatu.com, Minggu (23/5/2021).
Saleh menegaskan, pemerintah dalam hal ini Kemkes dan Satgas Penanganan Covid-19 harus melakukan pengecekan langsung. Hal ini perlu diperhatikan oleh kedua instansi ini.
Kata dia, adanya kejadian ini menunjukkan sangat lemah pengawasan dari pemerintah. Bahkan, Saleh menduga pemerintah tidak melakukan pengawasan, tapi hanya mempercayakan saja kepada daerah atau instansi yang akan melakukan vaksinasi Covid-19.
“Mestinya jangan hanya percaya saja akan dikerjakan seperti itu. Tetap harus ada pengawasannya,” ucap dia.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan, kejadian ini harus segera dievaluasi dan diperketat pengawasan, Pasalnya, kasus tersebut kebetulan ketahuan di Medan. Ia khawatir jangan sampai kejadian serupa juga terjadi di daerah lain.
Dikatakan Saleh, sangat penting pengawasan program vaksinasi nasional ini, sebab ketersediaan stok vaksin masih sangat terbatas, maka penerima vaksin harus target yang diprioritaskan dan dilakukan secara benar sesuai dengan aturan yang ada. (red)
Komentar