Padangsidimpuan-BP : Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Siwan Siswanto membuka Sidang Paripurna Istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Tahun 2021 bertempat di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (16/8-21).
Siwan menyampaikan bahwa Sidang Paripurna tersebut di gelar untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI terkait program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan penerapannya di Daerah, ujarnya.
Dalam Pidatonya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan dana sebesar Rp255,3 triliun untuk Anggaran Kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) TA 2022. Angka tersebut setara dengan 9,4 persen dari total Alokasi Belanja Negara dalam R-APBN TA 2022 yakni sebesar Rp2.708,7 triliun.
“Anggaran Kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun tersebut atau 9,4 persen dari Belanja Negara,” ujarnya dalam Pidato Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.
Kepala Negara menyatakan anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan Penanganan Pandemi, Reformasi Sistem Kesehatan, Percepatan Penurunan Stunting serta Kesinambungan Program JKN.
Khusus untuk penanganan pandemi Covid-19, dana tersebut akan difokuskan untuk mengantisipasi risiko dampak pandemi. Meliputi Testing, Tracing dan Treatment, program Vaksinasi Covid-19 serta Penguatan Sosialisasi dan Pengawasan Prokes.
“Kita harus mampu membangun Produksi Vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya Industri Farmasi yang kuat dan kompetitif,” jelasnya.
Di luar penanganan pandemi, Belanja Kesehatan akan digunakan untuk membenahi Fasilitas Layanan Kesehatan dari Hulu hingga Hilir serta dari Pusat hingga Daerah.
Selain itu, Pemerintah akan membenahi Transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Peningkatan Ketahanan Kesehatan, Peningkatan Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan serta Pengembangan Teknologi Informasi dalam Layanan Kesehatan.
Saat berpidato, Jokowi pun mengapresiasi rencana MPR yang hendak mengkaji subtansi GBHN dalam Amendemen UUD 1945 sebagai langkah Pembangunan Indonesia secara berkelanjutan.
“Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi Pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan,” kata Jokowi.
Turut hadir dalam Sidang Paripurna Istimewa tersebut Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Juliani Prihartini SIK, MH, mewakili Dandim 0212/TS, mewakili Danyon 123/RW, mewakili Kejari Padangsidimpuan, newakili Kemenag, Ketua Pengadilan Agama, Sekdako, para Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, dan pimpinan OPD lainnya.(BP/AA)
Komentar