Medan-BP: Kepercayaan publik lagi-lagi di uji atas kinerja aparatur hukum, terutama Kejaksaan, dimana banyaknya kasus-kasus terutama tentang korupsi masih belum jelas duduk perkaranya. Dalam hal ini, maka di bentuklah KomJak sesuai dengan Kepres yang notabenenya sebagai lembaga independen dalam melakukan pengawasan atas kinerja oknum Jaksa baik dalam masa dinas maupun luar dinas.
Nah, hari ini, Senin (30/05/2022) terlaksanalah sebuah kegiatan yang bertajuk Diskusi Publik dengan tema “Merawat Publik Trust Kejaksaan di tengah penanganan kasus-kasus Korupsi” yang dilaksanakan oleh AdhiyaksaDigital bersama Fakultas Hukum USU di Gedung Peradilan Semu USU sejak pagi pukul 08.00 WIB.
Dimana kegiatan tersebut diisi oleh Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia beserta pengamat publik Sumatera Utara. Di dalam pemaparannya, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sangat bertolak belakang dengan tupoksinya sebagai pengawas atas kinerja Kejaksaan.
Ketua Ommbak Sumut Rozy Albanjari mengatakan diskusi merawat trust kejaksaan di Fakultas hukum USU tersebut terkesan dipaksakan dan narasumber yang diluar kapasitas.
“Ketua Komisi Kejaksaan yang memaparkan kinerja Kejaksaan memang membela Kejaksaan namun pemaparannya sudah diluar kapasitas KomJak yang merupakan fungsi mengawasi bukan pelaksana teknis. Demikian narasumber lainnya yang tidak terarah,” terangnya.
Seharusnya, menurut Rozy acara diskusi tersebut dihadiri oleh Pihak Kejaksaan seperti Kejaksaan Tinggi atau yang ditunjuk oleh Kajati sehingga lebih tepat sasaran.
“Kedepan diskusi yang lebih profesional dan cerdas dengan narasumber yang tepat. Ini pelajaran buat Kejaksaan agar lebih memperhatikan lagi siapa dan apa yang akan disampaikan,” tambahnya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum USU, Pengamat Politik, Ketua KomJak Republik Indonesia, Mahasiswa, awak Pers, Papdesi (persatuan aparatur desa seluruh Indonesia). (mk/red)
Komentar