Medan-BP: Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST mengaku kesal lemahnya kinerja aparat penegak Perda OPD Pemko Medan terhadap pengawasan bangunan tanpa SIMB. Diprediksi, akibat minimnya pengawasan banyak kebocoran PAD dari sektor retribusi.
Pernyataan itu disampaikan Haris Kelana Damanik (foto) kepada wartawan, Rabu (28/9/2022) menyikapi banyak bangunan bermasalah berdiri tanpa SIMB yang mengakibatkan kebocoran PAD bahkan merusak estetika kota.
Disampaikan Haris, pernyataan itu cukup beralasan karena banyak nya laporan dan pengaduan masyarakat yang sampai ke Komisi IV. “Kita banyak menerima pengaduan di Komisi IV DPRD Medan. Berdirinya bangunan tanpa SIMB,” jelas Haris.
Bukan itu saja kata Haris yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra Kota Medan itu, laporan yang sama juga banyak diterima dari masyarakat dengan banyaknya banguna tanpa SIMB.
Disampaikan Haris, beraninya para developer dan pemilik bangunan mendirikan tanpa SIMB. Diduga karena adanya jaminan dari oknum Trantib di Kelurahan dan Kecamatan tidak menggangu bangunan kendati pun menyimpang.
“Tetapi biasanya setelah adanya kerjasama. Oknum Trantib kerap menerima upeti dari pemilik bangunan bermasalah agar bangunan tidak diganggu,” terang Haris.
Menurut Haris, praktek seperti itu harus ditindak tegas. Karena sudah melawan progran Walikota Medan M Bobby Afif Nasution memaksimalkan PAD dari berbagai potensi. “Kita ketahui PAD itu untuk pembangunan Kota Medan. Jadi jangan sampai ada oknum yang menyelewengkan PAD,” tegas Haris.
Itu pun kata Haris, tidak ada kata terlambat. Kepada Kepling dan Trantib Krcamatan bahkan sampai Satpol PP agar konsen mengawasi pendirian bangunan agar tetap menjalankan aturan.
“Kita apresiasi Walikota Medan Bobby Nasution berupaya peningkatan PAD guna percepatan pembangunan di Kota Medan,” tandas Haris. (BP/EI)
Komentar