Sejarah Golput di Indonesia dan Bagaimana Asal Usulnya

Sejarah Golput di Indonesia dan Bagaimana Asal Usulnya
Golput singkatan dari Golongan Putih, mengacu pada perilaku pemilih yang memilih untuk tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Kelompok golput atau golongan putih yang menolak menggunakan hak pilihnya dalam ajang pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang.

Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, fenomena golput telah menjadi isu yang menarik perhatian dan memunculkan berbagai pandangan dan penafsiran.

Latar Belakang Munculnya Golput
Golput tidak muncul begitu saja; ada latar belakang dan sejarah yang melatarbelakangi fenomena ini. Saat era Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, pemilihan umum diwarnai oleh praktik otoritarianisme dan ketidaktransparanan.

Masyarakat merasa terbatas dalam ekspresi politiknya, dan suara rakyat seringkali tidak tercermin secara adil. Munculnya golput dapat dilihat sebagai bentuk protes dan resistensi terhadap sistem politik yang otoriter dan tidak inklusif.

Salah satu tokoh pegiat yang menjadi motor gerakan golput adalah Arief Budiman. Dia menggiatkan kampanye golput bersama sejumlah aktivis seperti Adnan Buyung Nasution, Imam Waluyo, Julius Usman dan Husin Umar. Ajakan untuk golput itu disampaikan di Gedung Balai Budaya Jakarta.

Pamflet dengan tema ‘Tidak Memilih Hak Saudara’, ‘Tolak Paksaan dari Manapun’, dan ‘Golongan Putih Penonton yang Baik’ banyak bertebaran di ibu kota kala itu. Mereka juga mengajak masyarakat untuk mencoblos di luar gambar partai atau di bidang putih supaya surat suara tidak sah.

Golput Masa Kini
Seiring dengan reformasi pada tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka. Namun, meskipun terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola politik, tetap ada sebagian masyarakat yang memilih untuk golput sebagai bentuk protes terhadap berbagai masalah, seperti korupsi, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, atau ketidakpercayaan terhadap partai politik.

Golput bukan fenomena yang statis, melainkan mengalami perkembangan dan variasi dalam setiap pemilihan umum. Pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, dan pemilihan kepala daerah seringkali memiliki pola golput yang berbeda-beda. Pemilu legislatif cenderung memiliki tingkat golput yang lebih tinggi dibandingkan pemilihan presiden, dan hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persepsi masyarakat terhadap keberhasilan legislatif, ketertarikan pada pemilihan kepala eksekutif, dan dinamika politik setempat.

Meskipun golput dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi politik, tetapi juga menimbulkan beberapa tantangan dan dampak negatif terhadap proses demokrasi. Salah satu dampak utamanya adalah pengurangan legitimasi bagi pemerintah dan sistem politik. Partisipasi aktif dalam pemilihan umum dianggap sebagai cara yang lebih efektif untuk memengaruhi perubahan daripada dengan cara menarik diri.

Upaya Mencegah Golput
Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait terus melakukan upaya untuk mencegah golput dan meningkatkan partisipasi pemilih. Kampanye edukasi pemilih, penyuluhan tentang pentingnya hak suara, dan menciptakan lingkungan politik yang lebih transparan dan akuntabel adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk memotivasi pemilih agar tidak golput.

Penting untuk menyadari bahwa meskipun golput dapat mencerminkan ketidakpuasan atau protes terhadap sistem politik, partisipasi aktif dalam pemilihan umum tetap menjadi landasan demokrasi yang kuat. Suara rakyat memiliki kekuatan untuk membentuk pemerintahan, mendorong perubahan positif, dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.

Sumber: nasional.kompas.com, tirto.id