Berbagai Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia

Berbagai Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia

Sejarah politik Indonesia mencatat dua periode penting dalam pemerintahannya, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Kedua periode ini memiliki perbedaan yang mencolok dalam berbagai aspek, termasuk sistem pemerintahan, ekonomi, dan hak asasi manusia.

Sebagai orde yang pernah memerintah Indonesia, baik Orde Lama atau Baru memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Berikut ini adalah perbedaan kontras yang bisa dilihat diantara dua orde penguasa Indonesia tersebut.

Sistem Pemerintahan

Orde Lama yang dimulai setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, mengadopsi sistem parlementer dengan Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun kestabilan politik terusik oleh konflik ideologis dan ketidakstabilan ekonomi. Pada tahun 1959, Presiden Sukarno membubarkan Parlemen dan menggantinya dengan konsep “Demokrasi Terpimpin.”

Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 dengan Soeharto sebagai pemimpinnya, menganut sistem pemerintahan yang lebih otoriter. Soeharto menetapkan dirinya sebagai Presiden dengan wewenang besar dan menghilangkan jabatan Perdana Menteri. Meskipun secara resmi masih menggunakan konsep presidensial, Orde Baru lebih dikenal dengan kepemimpinan yang kuat dan sentralistik.

Pengelolaan Ekonomi

Perbedaan besar antara Orde Lama dan Orde Baru terlihat dalam pengelolaan ekonomi. Orde Lama mengadopsi ekonomi sosialis dengan nasionalisasi sejumlah besar perusahaan swasta asing dan domestik. Meskipun tujuannya adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, hasilnya adalah stagnasi ekonomi dan krisis moneter.

Di bawah kepemimpinan Soeharto, Orde Baru menerapkan kebijakan ekonomi liberal yang lebih terbuka terhadap investasi asing dan swasta. Program transmigrasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun kritis mengatakan bahwa kebijakan ini menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan.

Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat

Orde Lama menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi melalui konsep “Demokrasi Terpimpin” yang diklaim Sukarno. Namun, hal ini lebih merupakan retorika politik daripada kenyataan, karena terjadi penindasan terhadap oposisi politik dan kebebasan berpendapat dibatasi.

Sebaliknya, Orde Baru menandai periode kebijakan represif terhadap oposisi politik dan masyarakat sipil. Pemerintahan Soeharto dikenal dengan larangan keras terhadap organisasi politik yang dianggap mengancam stabilitas. Keterbatasan kebebasan berpendapat dan berkumpul menjadi kenyataan sehari-hari.

Kehidupan Sosial dan Budaya

Orde Lama menekankan semangat nasionalisme dan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Meskipun memiliki keragaman budaya, semangat kebangsaan bersama tetap ditekankan untuk menjaga persatuan.

Di bawah Orde Baru, konsep Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda namun tetap satu) diutamakan sebagai dasar untuk memahami keberagaman di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, kebijakan asimilasi dan sentralisasi pemerintahan cenderung mengesampingkan hak-hak masyarakat adat dan minoritas.

Perbedaan antara Orde Lama dan Orde Baru mencerminkan evolusi dan transformasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Meskipun setiap periode memiliki kelebihan dan kekurangan, pemahaman akan perbedaan ini penting untuk merangkum perjalanan panjang bangsa ini menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif pada masa kini.

Sumber: inilah.com, jawapos.com, inews.id