Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan peningkatan impor beras sebesar 3,06 juta ton pada tahun 2023, menandakan kenaikan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa impor beras dilakukan sebagai respons terhadap penurunan produksi beras yang menyebabkan kenaikan harga beras di dalam negeri.
Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa penurunan produksi beras pada awal tahun 2024 mengakibatkan defisit produksi sebesar 2,8 juta ton. Oleh karena itu, importasi diperlukan untuk menyalurkan bantuan pangan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan untuk intervensi harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Arief menegaskan bahwa importasi tidak akan merusak harga beras di tingkat petani.
“Bantuan pangan membutuhkan sekitar 640 ribu ton beras setiap 3 bulan, dan importasi akan digunakan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” jelas Arief Prasetyo Adi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar negara memiliki cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 3 juta ton. Saat ini, CBP yang dikelola oleh Perum Bulog mencapai 1,4 juta ton. Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa CBP tersebut akan habis untuk penyaluran bantuan pangan, namun akan ada impor beras sebanyak 1 juta ton.
Pemerintah berkomitmen untuk menghentikan impor beras apabila panen raya tiba dan produksi dalam negeri membaik. Arief berharap hasil panen raya yang baik sehingga kebutuhan konsumsi beras nasional dapat terpenuhi, dan BUMN pangan telah diminta untuk bersiap menyerap produksi dalam negeri.
“Hari ini stok di Bulog 1,4 juta ton. Kemudian kita juga siapkan setiap minggu ada bidding (penawaran) isinya 500 ribu ton dan akan masuk secara bertahap. Begitu panen raya, kita stop (importasi), karena kita ingin menjaga harga di tingkat petani,” ungkapnya.
Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa pemerintah berharap panen raya yang baik dalam 2-3 bulan ke depan dapat memenuhi kebutuhan beras nasional, sehingga impor dapat dihentikan untuk menjaga harga di tingkat petani.
Komentar